Apresiasi Jokowi, P2G Minta Penjagaan Peredaran Miras Diperketat

JawaPos. com – Kepala Joko Widodo (Jokowi) mencabut sebagian lampiran yang terdapat dalam Peraturan Presiden Bagian 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Pangkal, yakni terkait investasi minuman beralkohol atau minuman bersusah-susah. Pasalnya, aturan tersebut menimbulkan kontroversi dan banyak pihak yang menolak.

Terkait hal itu, Besar Bidang Advokasi Guru Perkumpulan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengutarakan bahwa pihaknya mengapresiasi bagian Jokowi. Akan tetapi, dia juga menyayangkan lolosnya tambahan terkait hal tersebut.

“Kita juga tahu menyayangkan bagaimana Perpres tersebut bisa meloloskan miras, sebab kita tahu sendiri ada banyak beragam kenakalan taruna yang diawali oleh miras, ” terang Iman pada JawaPos. com, Kamis (4/3).

Menyuarakan juga: Patokan Investasi Miras Dicabut, Bali Minta Presiden Beri Pengkhususan

Dirinya sebagai pendidik pun berharap supaya miras ini tidak sampai dikonsumsi oleh pelajar. Pasalnya, jika bercermin pada negeri luar yang memproduksi miras, mereka memberikan larangan erat bagi anak di lembah umur, jadi pengawasan kudu ketat.

“Kita tahu sendiri di negeri2 yang maju, yang mempunyai industri miras sekalipun, itu betul-betul membatasi itu kepada golongan remaja, ” imbuhnya.

Menurutnya jika melihat banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan pelajar, hal itu di karenakan mereka tidak bisa mengendalikan muncul. “Hilangnya kesadaran hingga melaksanakan kriminal dan itu di karenakan miras, ” ujarnya.

Iman kendati berharap akan ada perlindungan yang lebih ketat sedang terhadap peredaran miras di tengah masyarakat. Begitu juga dengan tidak adanya lagi peraturan yang melegalkan ataupun menjadikan miras ini menjelma jenis investasi yang pasti. “Kami berharap tetap tersedia pengendalian untuk hal tersebut, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran dengan mengatur investasi miras dalam Perpres 10/2021 setelah mengikuti berbagai masukan dari bagian masyarakat terkait kebijakan itu. Mulai dari MUI, NU, hingga Muhammadiyah.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi perdana dalam industri minuman membanting yang mengandung alkohol kami nyatakan dicabut, ” ujar Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).

Saksikan video menarik berikut itu: