Berputar Wajib Jilbab Bagi Siswi Nonmuslim, Komisi X: Kami Prihatin

JawaPos. com – Beredarnya informasi tentang dugaan kewajiban siswi nonmuslim mengenakan kudung di SMK Negeri 2 Medan, Sumatera Barat (Sumbar) memicu kesedihan banyak kalangan. Kewajiban tersebut dinilai terlalu berlebihan dan mengancam kebhinekaan.

“Kami sangat duka dengan fenomena maraknya sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan milik negeri. Banyak tenaga-tenaga pendidik yang tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagamaan di kalangan siswa, ” perkataan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Buat diketahui sebuah video viral dalam sosial media, memperlihatkan percakapan lupa seorang orang tua siswa, Eliana Hia, dengan pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang. Eliana dipanggil pihak sekolah karena anaknya, Jeni Cahyani Hia tidak mengenakan jilbab. Jeni tercatat sebagai siswi Posisi IX pada Jurusan Otomatisasi serta Tata Kelola Perkantoran (OTKP)) di sekolah itu. Dia tidak menggunakan jilbab karena bukan muslim.

Terkait hal itu, Huda mengatakan fenomena di Sumbar itu bukanlah kejadian pertama yang membuktikan menguatnya sikap intoleransi di sekolah-sekolah negeri. Sebelumnya juga ada perihal seorang guru di Jakarta yang meminta siswa-siswanya memilih calon kepala OSIS dengan alasan SARA. Peristiwa serupa juga sempat terjadi di Depok, Jawa Barat.

“Kejadian-kejadian tersebut cukup memprihatinkan karena diduga dilakukan oleh tenaga kependidikan di sekolah negeri yang harusnya mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dengan inti penghormatan terhadap nilai kebhinekaan, ” katanya.

Dia mengungkapkan di era otonomi daerah, penyelenggaraan SMA dan SMK negeri dalam bawah kewenangan dari Pemprov. Itu mempunyai otoritas untuk mengatur pedoman kebijakan sekolah, distribusi guru, hingga kebijakan anggaran. Kendati demikian harusnya kebijakan-kebijakan tersebut tetap mengacu di nilai-nilai dasar pilar bernegara yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, & Bhineka Tunggal Ika.

“Tidak benar jika atas nama otonomi daerah, suatu wilayah ada kebebasan termasuk unit penyelenggaraan Pendidikan membuat aturan yang secara keyakinan bertentangan dengan nilai dasar-nilai pokok kita dalam berbangsa dan bernegara, ” katanya.

Politikus PKB ini juga menyoroti kian mudahnya cara pandang keagamaan sepan dan kaku masuk lembaga pendidikan negeri. Fenomena ini menurutnya harus menjadi konsen dari Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar menyiapkan kebijakan antisipatif baik melalui kurikulum maupun pembinaan SDM sehingga lembaga-lembaga pendidikan di tanah air tak mudah terpapar cara pandang keyakinan yang intoleran.

“Dalam upaya merekrut tenaga dosen atau guru misalnya harus ada screening yang ketat mengenai rekam jejak mereka. Pun demikian, dalam kesibukan belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler jangan sampai ada materi-materi dengan disisipi nilai-nilai intoleran, ” katanya.

Saksikan gambar menarik berikut ini: