CPI Indonesia Anjlok, ICW: Koreksi Kebijaksanaan Pemberantasan Korupsi

JawaPos. com – Rancangan pemberantasan korupsi di tanah cairan mendapat tamparan. Transparency International Nusantara (TII) memaparkan bahwa indeks tanggapan korupsi (corruption perceptions index/CPI) jatuh. Poin Indonesia turun signifikan jika dibandingkan dengan 2019. Dari angka 40 ke 37.

Turunnya poin indeks persepsi manipulasi itu membuat peringkat Indonesia runtuh menjadi ke-102.

Selevel dengan Gambia. Padahal, dengan 40 poin pada 2019, Indonesia beruang di ranking ke-85. Bukan cuma itu, merosotnya indeks persepsi korupsi tersebut membawa Indonesia mundur ke 2016. Saat itu poin Nusantara juga berada di angka 37.

Sepanjang periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, baru tarikh lalu indeks persepsi korupsi pada Indonesia turun. Kali terakhir indeks persepsi korupsi Indonesia turun di dalam 2007.

Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko membaca, indeks tersebut bersumber dari pengambilan data sepanjang 2020. Persisnya mulai awal tahun sampai Oktober.

Menurut dia, ada beberapa hal yang mengakibatkan CPI Indonesia turun. Di antaranya, berkaitan dengan rumor ekonomi dan investasi. ’’Secara ijmal, beberapa indikator penyusun CPI dengan berhubungan dengan sektor ekonomi & investasi serta kemudahan berusaha menjalani stagnasi, ’’ kata Wawan di paparan secara daring kemarin (28/1).

Kemudian, terjadi kemerosotan poin penyusun indeks persepsi korupsi yang terkait dengan isu politik dan demokrasi. ’’Itu berarti kebijakan (di Indonesia) masih rentan terhadap kejadian korupsi, ’’ imbuhnya.

Khusus sektor penegakan kaidah, kata Wawan, data TII menunjukkan kenaikan poin pada salah mulia indikatornya. Namun, tidak ada modifikasi pada indikator perbaikan kualitas layanan yang berhubungan dengan korupsi.

Di sisi lain, TII juga menarik data CPI berangkat 2012 sampai 2017. Hasilnya lulus mengejutkan. ’’Korupsi telah menggeser alokasi anggaran layanan publik yang pokok, salah satunya kesehatan, ’’ nyata dia.

Data TII mencatat, 180 negara dengan bagian korupsi yang tinggi pelit membelah anggaran untuk sektor kesehatan. ’’Negara dengan korupsi tinggi cenderung melahirkan uang lebih sedikit untuk kesehatan, ’’ jelas Wawan.

Terkait dengan pandemi Covid-19, TII menghasilkan analisis data yang menuturkan bahwa korupsi berkontribusi terhadap kebobrokan demokrasi selama pandemi. ’’Negara secara tingkat korupsi tinggi merespons krisis dengan cara kurang demokratis, ’’ imbuhnya.

Melihat kemerosotan tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pemerintah dan lembaga pemberantasan korupsi di negara. ’’Data TII menjelaskan bahwa politik hukum negeri semakin jauh dari agenda pengukuhan pemberantasan korupsi, ’’ ungkap penyelidik ICW Kurnia Ramadhana.

ICW berharap pemerintah merespons lekas paparan tersebut. ’’Semestinya menjadi ralat keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi, ’’ imbuhnya. Dia menyatakan kalau kebijakan yang diambil pemerintah selama ini terbukti melemahkan agenda pemberantasan korupsi. ’’Skor itu dengan sendirinya membantah seluruh klaim pemerintah dengan menarasikan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi, ’’ tegasnya.

Kurnia menyebutkan, salah satu pangkal masalah pemberantasan korupsi adalah kebijakan-kebijakan dengan dikeluarkan pada 2019. Salah satunya Revisi UU KPK. Selain itu, UU Omnibus Law Cipta Kegiatan dinilai turut memberikan pengaruh. Sebaliknya, nasib Revisi UU Tindak Pidana Korupsi, Rancangan UU Perampasan Kekayaan, dan Rancangan UU Pembatasan Transaksi Tunai yang dibutuhkan untuk melawan korupsi mandek. ’’Menggantung tanpa pengkajian, ’’ kritiknya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, 3 lembaga penegak hukum, yakni KPK, Polri, dan kejaksaan, harus duduk bersama membahas strategi pemberantasan manipulasi. Menurut dia, tidak boleh tersedia rivalitas negatif dalam penegakan norma.

Dia menyebut, penurunan indeks persepsi korupsi sebenarnya objek yang biasa. Semua negara mengalaminya. Namun, data yang disampaikan TII bisa menjadi warning bagi 3 instansi penegak hukum yang menjelma lokomotif dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kesejahteraan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD membela diri dengan menyatakan kalau indeks persepsi korupsi hanya hingga persepsi, bukan fakta. ”Oleh pokok itu, bagi pemerintah, hasil suluh TII itu ya kami dapat sebagai masukan yang baik, ” imbuhnya.

Menurut dia, persepsi berkaitan dengan skor itu muncul lantaran dua hal. Yaitu, kontroversi perubahan UU KPK dengan diopinikan melemahkan KPK dan pengurangan hukuman koruptor oleh Mahkamah Gemilang (MA). Selain itu, Mahfud menuturkan, data yang diambil TII hanya sampai Oktober tahun lalu. Real, pada November dan Desember, berlaku penindakan terhadap dua pejabat tinggi, yakni menteri kelautan dan perikanan serta menteri sosial.

Meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan TII menjelma catatannya. Pemerintah memastikan tetap dan terus memberikan perhatian lebih kepada pemberantasan korupsi.

Dalam bagian lain, Komisioner KPK Nurul Ghufron menambahkan, data TII membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya urusan KPK. Melainkan menjadi kepalang jawab bersama. ”Mungkin turunnya (indeks persepsi korupsi 2020) karena saat Covid-19 itu mengakibatkan relaksasi-relaksasi, ” imbuhnya.

Kelonggaran dengan dimaksudkan untuk mengakselerasi penanggulangan Covid-19, kata dia, malah dimanfaatkan bagian tertentu untuk korupsi. Karena itu, upaya-upaya pencegahan yang telah dikerjakan KPK harus diteruskan dengan penindakan.

Baca selalu: Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK: Pemberian Amplop Dianggap Biasa

KPK pula menilai bahwa episentrum korupsi pada Indonesia adalah masih lemahnya pola politik, khususnya partai politik. KPK sudah memberikan rekomendasi untuk pembaruan sistem politik, termasuk di antaranya pembenahan partai politik. Begitu juga dalam upaya pencegahan korupsi dalam masa pandemi. KPK mendorong penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga penilik. Salah satunya, pemberdayaan aparatur kepala intern pemerintah (APIP).

Dari Istana, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyatakan bahwa kepala menentang aksi korupsi. ”Selalu menekankan kepada kementerian dan lembaga beserta seluruh kebijakan pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi, ” ujarnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos . Menurut nya, sikap Jokowi cukup tegas terkait korupsi.

Saksikan video menjadikan berikut ini: