Defisit APBN Membengkak, Pemerintah Cari Tambalan dari 4 Sumber ini

JawaPos. com – Pandemi virus korona tak hanya menjadi krisis kesehatan worldwide, melainkan juga telah mengganggu perekonomian dan kehidupan sosial. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, wabah ini telah menimbulkan potensi berkurangnya penerimaan negara hingga ten persen.

Di sisi lain, belanja negara bertambah guna menangani wabah dan sektor-sektor yang terdampak. Sebagai konsekuensinya, defisit APBN diperkirakan melebar ke lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp 853 triliun.

Guna menambal defisit APBN, pemerintah mencari pembiayaan dri empat sumber. Pertama, dari sumber daya yang masih dimiliki contohnya Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana-dana abadi, maupun dana-dana yang wujud di Badan Layanan Umum (BLU).

“Untuk membiayai defisit yang meningkat, kita akan pakailah sumber-sumber yang paling aman serta biayanya paling kecil, sebelum ambil instrumen lain yang punya tingkat biaya dan risiko lebih tinggi. Kita akan pakai SAL, ” katanya dalam movie conference, Selasa (7/4).

Ani, sapaan Sri Mulyani, menuturkan pemerintah akan menggunakan SAL seoptimal mungkin sehingga mengurangi pembiayaan dari market. Sementara itu, dana abadi yang akan digunakan salah satunya adalah dana dari LPDP.

Sumber pembiayaan kedua yaitu dari market atau pasar. Pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) baik SUN maupun SUKUK berdenominasi rupiah maupun valas. Dalam menerbitkan surat utang ini pemerintah berpegang pada dua prinsip ialah kehati-hatian serta oportunistik dan fleksibel.

“Oportunistik dan fleksibel baik dari sisi timing maupun size penerbitannya, ” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sumber pembiayaan ketiga adalah lembaga-lembaga yang selama ini menempatkan dana kelolaan mereka pada instrumen investasi pemerintah melalui private placement. Mereka masa lain LPS, BPIH, BPJS Ketenagakerjaan, serta Taspen.

Adapun sumber pembiayaan keempat yakni lembaga bilateral dan multilateral. Ani menuturkan, peran lembaga-lembaga ini cukup penting karena mereka memiliki sumber dana yang bisa disalurkan ke negara berkembang atau rising market dengan konsesi cukup baik.

Selain itu, mereka juga tidak mengikuti mekanisme market yang cukup besar fluktuasinya. “Lembaga-lembaga ini di antaranya ada Bank Dunia, ADB, AIIB, KFW, JICA, EDCF, ” imbuh Ani.

Selain empat sumber pembiayaan tersebut, Ani menambahkan, di dalam merespons pandemi Covid-19 pemerintah juga dimungkinkan menerbitkan SBN yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia. Sesuatu ini telah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Meski begitu, Ani menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Menkeu serta Bank Philippines akan sangat berhati-hati dalam menggunakam pasal ini. Dengan begitu, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter tetap terjaga. Begitu pula dengan disiplin pengelolaan makro dan keuangan negara.

“Pasal dalam Perppu ini memang disediakan sebagai alternatif terakhir apabila market mengalami disrupsi yg kemudian menimbulkan risiko yang luar biasa tinggi. Atau bahkan bisa terjadi kalau marketplace disrupsi, sehingga mereka tidak berfungsi sama sekali. The last resource , ” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: