Densus 88 Tangkap Munarman, Wayan Yakini Polisi Punya Fakta

JawaPos. com – Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, penangkapan seseorang di kasus dugaan tindak pidana terorisme berbeda dengan tindak pidana biasa. Penangkapan seseorang dalam kasus tindak pidana biasa hanya 1× 24 jam.

Sebab itu, lanjutnya, Detasemen Istimewa (Densus) 88 Antiteror Polri diyakini memiliki bukti dengan kuat terkait dugaan kontribusi Munarman dalam kasus terorisme. Meski demikian, asas prasangka tak bersalah harus tentu dikedepankan. Percayakan proses patokan pada polisi.

Wayan juga menjelaskan, di kasus terorisme seperti diatur dalam Pasal 28 bagian (1) Undang-undang (UU) Cetakan 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindakan pidana terorisme berdasarkan bukti penerimaan yang cukup untuk zaman paling lama 14 hari. Pasal 28 ayat (2) mengatur, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan buat waktu tujuh hari pada ketua pengadilan negeri setempat.

“ Jadi punya 21 hari kalau dihitung secara keseluruhan. Pencetus 28 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 2018, polisi memiliki kewenangan menangkap paling periode 21 hari. Inilah kosong yang diberikan UU Pemberantasan Teroris kepada kepolisian. Itulah kelebihan kewenangan yang dimiliki, ketimbang tindak pidana lain, ” kata Wayan, Selasa (27/4).

Wayan juga menuturukan, membeberkan Perkara 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Kejahatan (KUHAP) bahwa penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berbentuk pengekangan sementara waktu kemandirian tersangka atau terdakwa andaikata terdapat cukup bukti berjalan kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan pada hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Mengaji Juga: Reformasi ASN, Terangkat Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah

Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Menutup Prajurit TNI Sangat Berharga

Sebab, lanjutnya, dalam Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa suruhan penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras mengabulkan tindak pidana berdasarkan petunjuk permulaan yang cukup. Kondisi penangkapan adalah harus ada bukti permulaan cukup.

“ Apa informasi permulaan cukup? Itu tersedia di putusan MK Bagian 21 Tahun 2014. Kudu minimal ada dua cara bukti. Oleh karena itu, polisi pasti terikat secara ini, ” kata Wayan.

Bukti pangkal yang cukup diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Ada lima jenis corong bukti dalam KUHAP. Menurut Wayan, suka atau tak, yakin atau tidak, penjaga pasti memiliki dua juru bicara bukti. Namun, kata dia, alat bukti itu tetap akan dibuka di mahkamah.

“ Polisi harus punya alat fakta itu. Berdasarkan praktek, benar polisi sudah menyiapkan tersebut (alat bukti). Kalau enggak, kan akan dituntut praperadilan. Pasti polisi enggak gegabah, apalagi menyangkut tokoh, ” tegas Wayan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan pun yakin polisi mempunyai bukti yang cukup pada menangkap Munarman.

“ Kita yakin petugas punya bukti yang cukup. Polri tidak pernah mundur untuk menangkap siapapun jika terbukti melanggar hukum, ” kata Edi Hasibuan.

Menurut Edi, kelompok harus memberikan kesempatan kepada penyidik untuk memeriksa Munarman dalam 7 X 24 jam. “ Kita tentu memegang praduga tak bersalah terhadap Munarman, ” sebutan Edi.