Dianggap Lakukan Pembohongan Publik, Rizky Billar Diadukan ke Polisi

JawaPos. com – Mila Machmudah menggunakan kuasa hukumnya Edi Prastio resmi mengadukan Rizky Billar ke Polda Metro Jaya tadi malam Kamis (7/10). Rizky Billar diadukan sebab dianggap melakukan kebohongan terbuka.

Rizky Billar dilaporkan ke polisi secara Pasal 266 dan UU No. 1 Tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana, Pasal 14 dan Kausa 15.

Di UU No. 1 thn 1946 terkait peraturan patokan pidana Pasal 14 membuktikan. “ Barang siapa, secara menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. ”

“ (2). Bahan siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, dengan dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia elok dapat menyangka bahwa informasi atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan tangsi setinggi-tingginya tiga tahun. ”

Sementara Pasal 15 berbunyi. “ Barang siapa menyiarkan kabar dengan tidak pasti atau informasi yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah mampu menerbitkan keonaran dikalangan anak buah, dihukum dengan hukuman kurungan setinggitingginya dua tahun. ”

Sampai masa ini Mila masih menganjurkan kesempatan kepada Rizky Billar untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke terbuka. Jika hal ini dilakukan, maka Mila berjanji tidak akan memperpanjang permasalahan pada ranah hukum. Karena niatnya untuk membuat edukasi ke publik sudah terpenuhi.

Akan tetapi seandainya Rizky Billar tetap tak meminta maaf ke jemaah, Edi Prastio menyatakan metode hukum akan tetap berjalan sesuai dengan semestinya.

“ Kerugian tersebut tidak hanya materi. Kecelakaan itu juga non pelajaran dan frekuensi yang dimanfaatkan adalah frekuensi milik terbuka, ” kata Edi Prastio, pengacara Mila Machmudah di Polda Metro Jaya.

Dalam pengaduan itu, pihak Mila Machmudah menanamkan bukti berupa acara yang diunggah oleh 2 tumpuan televisi swasta, fatwa MUI dan pandangan bahsul masail PBNU.

“ Nikah sirinya enggak bermasalah sih karena memang bisa. Yang kita permasalahkan teknis pencatatannya. Nasab anak yang lahir nanti ke sapa, ” tutur Edi Prastio.