Dirham dan Kedaulatan Mata Uang

POLISI   sudah menangkap Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah, karena menjadi pendiri rekan di Beji, Depok, itu sekaligus pengatur nilai tukar uang dirham dan dinar. Dia juga berperan sebagai inisiator serta penyedia tempat Pasar Muamalah, pengelola, dan menjadi wakalah induk, yaitu tempat menukarkan rupiah menjadi alat tukar dirham atau dinar. Zaim dianggap melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta pasal 33 Undang-Undang Nomor tujuh Tahun 2011 tentang Mata Kekayaan (Jawa Pos). Pertanyaannya, ada barang apa dengan dirham?

Perangkat surut sejarah peradaban ekonomi dunia tidak jauh dari eksistensi dirham. Kemilau dirham tidak hanya memproduksi silau peradaban masa lalu, namun juga masa kini. Zaim Saidi adalah sosok entrepreneur yang tumbuh di tengah kegalauan pengembangan peradaban saat ini dan mencoba menerapkan apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat generasi awal di bagian mata uang.

Masih banyak sosok di Indonesia yang memiliki cara pandang seperti tersebut. Pada umumnya, dirham dianggap mempunyai stabilitas intrinsik dan ekstrinsik mengikuti mengandung imunitas terhadap goncangan ekonomi global. Eksistensi dinar dianggap hipotetis sebagai alat tukar dan pengurus pasar.

Dari sisi ide, Pasar Muamalah dengan juru bicara tukar dirham cukup inovatif. Tetapi, dari sisi prosedur, founder-nya bisa dibilang overkonfiden dengan gagasan dan usahanya sehingga lupa bahwa rancangan yang baik harus dilakukan secara cara yang baik. Setidaknya tersedia tiga problem dalam Pasar Muamalah.

Pertama, problem yuridis. Ada upaya untuk melakukan pembangkangan terhadap UU Nomor 7 Tarikh 2011 tentang Mata Uang. Pada pasal 15 ayat (1) dinyatakan, ’’Pengeluaran rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan di lembaran Negara Republik Indonesia, dan diumumkan melalui media massa. ’’

Adapun problem yuridis paling telak adalah Zaim tidak mematuhi pasal 33 UU Bagian 7 Tahun 2011 yang pada prinsipnya adalah setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam di setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tarikh dan pidana denda paling penuh dua ratus juta rupiah.

Kedua, problem politis. Ada kesengajaan untuk tidak melaksanakan konsideran UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam konsideran tersebut dinyatakan, ’’Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara dengan merdeka dan berdaulat memiliki serampangan uang sebagai salah satu tanda kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. ’’

Menurut G. Jelinek dan Paul Laband, negara berdaulat penuh & menjadi lembaga tertinggi dalam umum. Negara memegang kuasa pemerintahan. Tidak ada yang lebih tinggi sejak negara, termasuk hukum yang tersedia di negara, karena hukum merupakan buatan negara. Dari aspek kedaulatan negara, Zaim mencoba menempatkan muncul lebih tinggi dari kekuasaan negara.

Ketiga, problem ekonomis. Apa yang dinyatakan Wakil Kepala KH Ma’ruf Amin merepresentasikan dengan akurat problem ini. Bahwa transaksi menggunakan dirham dan dinar dalam Pasar Muamalah ilegal, tidak bertemu dengan aturan negara, dan keluar. Sistem keuangan Indonesia menggunakan uang rupiah untuk menjaga stabilitas biar tidak terjadi kekacauan di daerah keuangan dan ekonomi nasional.

Di era modernisme lembaga, untuk melibatkan masyarakat, niat yang ikhlas harus dilengkapi legalitas. Legalitas mutlak ada agar ada pelindungan hukum bagi pelaku pasar. Secara cara demikian, hasil tidak hendak mengingkari proses. Tampaknya Zaim tak ingin berproses, yakni dengan meloncat dari konsep mata uang dalam era generasi awal Islam untuk langsung diterapkan di era positivisme hukum saat ini.

Padahal, jika ditelusuri, era rasul disebut syariah (Alquran dan sunah), berlanjut ke era fikih (penafsiran ulama), sampai di era kaidah (peraturan perundang-undangan) dan qada (putusan pengadilan). Munculnya era qanun serta qada sebagai konsekuensi hidup bergabung dalam kelompok yang disebut negara modern.

Ciri menyesatkan utama hukum modern adalah penyatuan dan kodifikasi. Mahfud MD menyebutnya sebagai prismatik hukum. Yakni, lembaga nasional Indonesia dibangun dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan realitas sosiokultur masyarakat Indonesia. Rancangan prismatik hukum selaras dengan ijtihad model al manhaj al taisir yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga fatwa sendiri di Indonesia yang berwenang melahirkan fatwa bisnis syariah.

Karena itu, siapa saja yang ingin menerapkan mata uang dirham seharusnya memahami berbagai tahapan yuridis. Pertama, harus ada fatwa DSN MUI. Sampai hari ini DSN MUI belum menerbitkan fatwa mengenai mata uang dirham. Kedua, kalau fatwa DSN MUI tentang dirham sudah terbit, tahap selanjutnya adalah resepsi (penyerapan) terhadap fatwa DSN MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia (PBI). Jika PBI mengenai mata uang dirham sudah lahir, saat itu mata uang dirham sah dan legal dipakai transaksi di seluruh wilayah Indonesia.

Tanpa melalui tahapan penyatuan, kodifikasi, dan positivisasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional terlebih dahulu, sampai kapan pula setiap pengguna dirham atau dinar sebagai alat tukar di Indonesia akan dinilai sebagai perbuatan melayani kedaulatan mata uang Indonesia.

Akhirnya, penting dicermati apakah motif pembukaan Pasar Muamalah hingga reaktualisasi mata uang dirham ataukah karena doktrin Kentucky dan Okinawa bahwa kontrollah emas, maka kamu mengontrol dunia (control gold you control the world). Apa kendati itu, yang jelas dua dasar tersebut belum kontekstual dan tak kompatibel dengan tatanan hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia. Hendaknya menjadi pelajaran untuk semua.   (*)


*) Mohamad Nur Yasin, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Udi, Ketua Perkumpulan Program Studi & Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia

Saksikan video menarik berikut ini: