DPRD DKI: Bantu Korban Banjir Tidak Perlu Pakai Atribut Ormas Terlarang

JawaPos. com – Polemik soal kesimpulan polisi dan tentara melarang penggunaan atribut organisasi terlarang memberikan sandaran kepada korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur dianggap telah tepat. Dukungan itu ditegaskan sebab anggota DPRD DKI Jakarta Bagian PDIP Pandapotan Sinaga.

“Ya sudah tepat lah. Membentuk pemerintah jelas sudah membubarkan. Berguna segala atribut yang ada dalam Indonesia ini sudah dilarang, ” kata Pandapotan Sinaga kepada wartawan, Senin (22/2).

Pandapotan juga menuturkan, pembagian bantuan ke korban banjir sebaiknya tidak boleh menggunakan atribut ormas terlarang. Sebab jangan menjustifikasi berbuat baik akan tetapi melanggar aturan yang sudah diputuskan pemerintah.

Karena itu, Pandapotan berharap masyarakat bisa mentaati keputusan pemerintah. Tidak perlu untuk mencari celah dari apa yang sudah jelas.

“Sudah dilarang pemerintah, ikuti saja. Kita ini kan negara yang nyata ada undang-undangnya, ada peraturannya, kita negara Pancasila, ” kata Pandapotan.

Hal senada serupa dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, biasa saja ketika polisi dan tentara membubarkan kegiatan organisasi terlarang.

Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Kepada Din Syamsuddin

“Seharusnya semua menaati hukum. Semua harusnya bisa memberi contoh dengan baik. Kalau tujuannya membantu, harusnya tidak perlu atribut, ” sirih Gilbert secara terpisah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan pun menilai ancangan persuasif yang dilakukan kepolisian pada lokasi banjir kawasan Cipinang sudah tepat.

“Kita tahu Polri tidak melakukan pendekatan refresif. Itu bagus agar situasi langgeng kondusif. Kita minta kepada bangsa silakan melakukan kegiatan kemanusiaan tapi tidak menggunakan nama ormas yang dilarang, ” kata Edi Hasibuan.

Dia pun menyilakan semua pihak untuk menjaga kebahagiaan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan cantik. Apalagi saat ini musim banjir. Banyak masyarakat yang kesulitan serta perlu bantuan.

Diketahui, Polri menyatakan tak pernah mempermasalahkan setiap pihak ataupun ormas buat memberikan bantuan terhadap masyarakat dengan terdampak bencana, termasuk banjir. Namun demikian, Kepala Bagian Penerangan Ijmal (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak boleh dibalut dengan atribut-atribut berbau Front Pembela Islam (FPI).

“Tentunya kami melihat bahwa FPI sebuah organisasi terlarang. Maka bukan kegiatannya (yang dilarang), ” kata Ramadhan kepada wartawan pada Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/2).

Ramadhan menegaskan bahwa kepolisian tak pernah meributkan apabila terdapat ormas yang membantu objek bencana. Hanya saja, kata dia, pihak-pihak yang membantu itu tak boleh menggunakan atribut dari pola yang telah dilarang oleh pemerintah.

“Jadi bukan dia melakukan kegiatan tadi. Misalnya dia bantu banjir. Tapi dia enggak boleh membawa-membawa atribut atau organisasi tersebut, ” ucapnya lagi

Diketahui, Pemerintah telah resmi melarang setiap kegiatan FPI dalam Indonesia. Hal tersebut termaktub di Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga.

SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M. HH-14. HH. 05. 05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Cetakan 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol serta atribut serta penghentian kegiatan Depan Pembela Islam (FPI) itu ditetapkan dan mulai berlaku per Rabu (30/12).

Salah satu poin dari SKB itu ialah menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure sudah bubar sebagai Ormas.