Eks Dirut PT PTPN III Dolly Parlagutan Divonis 5 Tahun Kurungan

JawaPos. com – Bekas Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Meja hijau Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dolly diyakini
terbukti menerima suap sebesar SGD 345. 000.

“Mengadili, membuktikan terdakwa Dolly Parlagutan Pulungan benar secara sah dan meyakinkan menyelenggarakan tindak pidana korupsi, ” cakap Ketua Majelis Hakim, Muhammad Siradj membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (3/6).

Mejelis hakim meyakini, Dolly terbukti menerima suap dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi, sebesar SGD 345 ribu atau sekitar Rp 3, 55 miliar. Uang suap tersebut diterima Dolly dari Pieko melalui Eksekutif Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana.

Kekayaan tersebut diberikan karena Dolly telah memberikan persetujuan Long Term Contract (LTC) atau kontrak jangka panjang kepada Pieko, dan advisor (penasihat) PT Citra Gemini Mulia, arah pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN seluruh Indonesia.

Pada pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan, perbuatan Dolly tidak mendukung cara pemerintah dalam upaya pemberantasan manipulasi.

“Hal yang menggali, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui kesalah, ” ujar Hakim Siradj.

Perbuatan Dolly melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas UU 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 bagian (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Ibarat dijatuhkan hukuman empat tahun kurungan. Kadek juga divonis denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Majelis ketua meyakini, Kadek terbukti terlibat suap terkait distribusi gula di PTPN III. Kadek diyakini menjadi medium suap dari Pieko untuk Dolly.

Majelis hakim beriktikad bahwa perbuatan Kadek itu menentang pasal 12 huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Bagian 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketentuan Dolly dan Kadek tersebut bertambah rendah dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya Dolly Parlagutan Pulungan dituntut enam tahun penjara serta dam Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, I Kadek dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Mendengar vonis tersebut, Dolly dan Kadek menyatakan pikir-pikir. Begitupun Jaksa KPK, juga menyatakan pikir-pikir terkait vonis hakim.