GANDAR Sindir Halus Tiongkok, Perbolehkan Tempat Berlindung bagi Awak Hongkong

JawaPos. com – Presiden Joe Biden menawarkan tempat berlindung sementara kepada penduduk Hongkong di Amerika Serikat. Itu memungkinkan ribuan orang awak Hongkong memperpanjang masa tinggal mereka.

Proposal itu diberikan sebagai kiprah AS atas tindakan membanting Tiongkok terhadap demokrasi dalam Hongkong. Biden mengarahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk menerapkan penangguhan deportasi maka 18 bulan bagi penduduk Hongkong yang saat itu berada di Amerika Konsorsium, dengan alasan ada kebijakan luar negeri yang kudu diikuti.

“ Selama setahun terakhir, Tiongkok telah melanjutkan serangannya terhadap otonomi Hongkong, merusak cara dan institusi demokrasi yang tersisa, memberlakukan batasan di kebebasan akademik, dan menangani kebebasan pers, ” prawacana Biden.

Biden mengatakan bahwa menawarkan tempat berlindung bagi para masyarakat Hongkong berarti merupakan siasat melanjutkan kepentingan Amerika Konsorsium di kawasan itu. Amerika Serikat tidak akan goyah dalam memberikan dukungan untuk rakyat Hongkong. Tidak nyata berapa banyak orang dengan akan terpengaruh oleh modus itu, tetapi sebagian gembung penduduk Hongkong yang saat ini berada di Amerika Serikat diharapkan memenuhi syarat.

Gedung Suci mengatakan langkah itu memperjelas posisi bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika Tiongkok melanggar janjinya kepada Hongkong dan kepada komunitas internasional. Mereka dengan memenuhi syarat juga mampu meminta izin kerja menurut Menteri Keamanan Dalam Jati Alejandro Mayorkas.

Langkah tersebut merupakan dengan terbaru dari serangkaian tindakan yang diambil Biden buat mengatasi pengikisan aturan lembaga di Hongkong yang merupakan bekas jajahan Inggris & kembali di bawah lagam Tiongkok pada 1997.

Pemerintah AS di Juli lalu menerapkan lebih banyak sanksi terhadap pejabat Tiongkok di Hongkong, serta memperingatkan perusahaan tentang risiko beroperasi di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diterapkan Tiongkok tahun lalu buat mengkriminalisasi orang-orang yang dianggapnya melakukan subversi, pemisahan diri, terorisme, atau kolusi secara pihak asing.

Para kritikus mengatakan UU itu memfasilitasi tindakan berpenat-penat terhadap aktivis prodemokrasi & kebebasan pers meski Beijing telah setuju untuk menyampaikan otonomi politik yang pas besar di Hongkong semasa 50 tahun. Tiongkok di Juli membalas tindakan GANDAR itu dengan juga menggugurkan sanksi terhadap sejumlah orang Amerika, termasuk mantan Gajah Perdagangan AS Wilbur Ross.

Liu Pengyu, Juru Bicara Kedutaan Gede Tiongkok di Washington, mengucapkan Undang-Undang Keamanan Nasional telah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kebebasan dengan dilindungi. “ Langkah seperti itu mengabaikan dan mendistorsi fakta, dan sangat membubuhi urusan dalam negeri Tiongkok, ” ungkapnya.