ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp 2, 7 Triliun

JawaPos. com – Koalisi asosiasi sipil antikorupsi membuka pangkalan pengaduan masyarakat terkait penerima manfaat bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Hal ini sebagai upaya mengatasi permasalahan dalam penggolongan sembako penanganan Covid-19 sepanjang 2020 lalu.

Adapun koalisi masyarakat biasa itu antara lain terdiri dari  Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Patokan (LBH) Jakarta, Komisi buat Orang Hilang dan Target Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Change. org, serta Visi Integritas Law Office.

“Pos dakwaan ini adalah upaya untuk dapat memetakan permasalahan dan kerugian yang dialami asosiasi sebagai dampak korupsi, ” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (21/3).

Congkong pengaduan ini menindaklanjuti urusan dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat mantan Gajah Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Modus yang dikerjakan oleh para pelaku ialah dengan meminta fee sejumlah Rp 10 ribu sebab total harga paket sembako Rp 300 ribu buat setiap warga Jabodetabek.

“Dapat dibayangkan, akan praktik kejahatan itu, tidak hanya terbatas pada suap-menyuap semata, akan tetapi selalu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 2, 73 triliun, ” cetus Kurnia.

Menangkap Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim

Menurut Kurnia, dugaan korupsi bansos di tengah wabah pandemi Covid-19 tidak hanya sekadar mudarat keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu, sangat mengancam kehidupan
kelompok rentan dan masyarakat miskin dengan menjadi sasaran program tersebut.

Setidaknya tersedia 1, 3 juta tim penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut. Dia menilai, dampak signifikan itu pada dasarnya telah disadari penuh oleh para pelaku.

Hal itu dapat dibuktikan tatkala dikeluarkannya Keputusan Gajah Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020. Aturan itu menegaskan adanya urgensi pemberian bansos untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat yang terancam resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kurnia tak memungkiri, problematika korupsi bansos ini sekaligus menjadi pengingat bahwa praktik korupsi ialah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penting ditekankan, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban buat menjamin kebutuhan dasar awak yang dibatasi aktivitasnya sama dengan tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurutnya, korupsi yang dilakukan terhadap kewajiban negara tersebut sudah melanggar hak warga mendapatkan jaminan sosial. Hal tersebut terterasecara terang benderang di Pasal 28 H serta pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta Pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Pokok Manusia (UU HAM).

“Maka dari itu, KPK didesak untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dan memberikan tuntutan yang setimpal hingga adanya putusan yang memberikan hasil jera. Namun, dengan adanya kerugian luar biasa dengan dialami masyarakat, khususnya pada situasi kedaruratan pandemi sesuai saat ini, upaya penghukuman saja tidak cukup. Perlu ada upaya khusus untuk dapat memulihkan kembali hak-hak masyarakat yang dirugikan, ” tegas Kurnia.

Terpisah, Koordinator  Visi Perangai Law Office Febri Diansyah mengungkapkan, pos pengaduan asosiasi dibuat untuk menjadi pokok kerugian publik dari penerima manfaat bansos.

“Pengaduan ini akan oleh karena itu dasar upaya hukum beriringan atau gugatan publik menuntut pemulihan kerugian masyarakat sebagai korban korupsi serta penjagaan dan pengawasan untuk kebijaksanaan penyaluran bansos berikutnya, ” cetus Febrie.

Mantan juru bicara KPK ini menekankan, selain menuntut KPK untuk mengusut kasus dugaan suap bansos Covid-19 di Kementerian Sosial, umum perlu memberukan kontrol. Dia menyebut,   Posko Pengaduan Korban Korupsi Bansos berangkat aktif pada 21 Maret – 4 April 2021.

“Pengaduan dapat disampaikan melalui url  s. id/poskokorbanbansos  atau WA 0881024658639, ” pungkas Febrie.