Ini Cara Kemenkeu Telusuri Pegawainya Terlibat Korupsi Impor Tekstil

JawaPos. com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan kontribusi pegawai Direktorat Jenderal Bea (DJBC) dalam kasus dugaan korupsi impor tekstil. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sumiyati mengungkapkan, kasus tersebut telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal sejak awal Maret 2020.

“Kami sudah ketahui sehubungan dengan implementasi sistem manajemen risiko pada Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea Cukai, ” ujarnya dalam konferensi video, Kamis (25/6).

Sumiyati menyebut, bandela dan barang yang masuk menggunakan Batam kemudian diteruskan perjalanannya ke pelabuhan lain di wilayah bea cukai dapat terus diikuti. Sehingga, asalkan ditemukan adanya risiko, maka penyeliaan dan penjagaan dapat dilakukan pada lapisan berikutnya.

Menurutnya, manajemen risiko yang sudah berjalan merupakan praktik yang bagus. Sehingga dapat diketahui begitu pemeriksaan wujud dan pengujian laboratorium itu ditemukan adanya perbedaan jumlah, maupun macam tekstilnya.

“Misalnya saja, kontainer dari Batam yang dikirim ke Tanjung Priok, maka mampu diperiksa fisiknya di pelabuhan dalam utara Jakarta itu, ” tuturnya.

Ia memastikan, Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah menindaklanjutinya dengan baik. Serangkaian pemeriksaan dan penyidikan sudah dilakukan sejak 6 April 2020. Pada 20 April 2020 Ditjen Bea Cukai sudah melakukan penangkapan dan penahanan tersangka.

Pihaknya akan langsung mendampingi penyidikan yang masih berlaku hingga saat ini untuk memperoleh gambaran utuh kasus tersebut. Direktorat Jenderal Pajak juga sudah digandeng dengan melakukan program dan audit bersama.

“Seperti metode bisnis, atau regulasi yang tersedia kelemahan maka diberikan rekomendasi buat dilakukan perbaikan, ” tutupnya.

Sebagai informasi, pada Selasa (24/6), Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kejadian dugaan korupsi impor tekstil dalam Direktorat Jenderal Bea Cukai tarikh 2018 sampai 2020. Mereka terdiri dari empat pejabat aktif di Direktorat Jenderal Bea dan Bea Batam, serta satu pengusaha.

Keempat tersangka di antaranya, MM, DA, HAW, dan MORAL yang merupakan pejabat dari Bea dan Cukai Batam. Kemudian seorang lagi yakni IR selaku pemilik PT Fleming Indo Batam serta PT Garmindo Prima.

Modusnya, dengan mengurangi volume dan jenis barang. Tujuannya, mengurangi urusan bea masuk tindakan pengamanan tatkala dengan menggunakan surat keterangan pokok (SKA) yang tidak benar.