Irjen KKP Dicecar Soal Penyitaan Uang Rp 52 M Terkait Bank Garansi

JawaPos. com – Inspektur Jenderal Kementerian Bahari dan Perikanan (Irjen KKP) Muhammad Yusuf telah melakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengiakan, ditelisik soal peraturan menteri (Permen) 12 Tahun 2020 tentang izin ekspor lobster.

“Saya ditanya tentang regulasi ya, Permen 12 tahun 2020 tentang lobster, yang kedua mengenai bank garansi, ” kata Yusuf usai menjalani penelitian di KPK, Rabu (17/3).

Selain soal regulasi ekspor benur, Yusuf juga didalami soal bank garansi oleh KPK. Terlebih lembaga antirasuah telah mengambil uang senilai Rp 52, 3 miliar yang diduga dari para eksportir benur.

“Mengenai jaminan kan kita berharap negeri dapat duit dari ekspor ini. Karena belum tersedia regulasinya, belum bisa dipungut, tapi ada komitmen dari para eksportir akan memenuhi hak negara, tertulis tersebut, maka dijadikanlah bank jaminan sebagai jaminan, ” jelas Yusuf.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri membenarkan, Yusuf didalami terkait pengentahuannya mengenai kebijakan Edhy Prabowo yang mengambil ekspor benur. Penyidik pula turut menggali pengetahuannya soal bank garansi yang bisa mengumpulkan uang sebesar Rp 52, 3 miliar.

“M Yusuf (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan serta Perikanan) didalami pengetahuannya jarang lain terkait mengenai adanya kebijakan tersangka EP biar pihak eksportir yang memperoleh ijin eksport benih terang lobster untuk membuat bank garansi, ” tegas Ali.