Kadernya Dicokok KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi dan Ma’ruf Mengabulkan

JawaPos. com – Partai Gerindra buka suara terkait ditangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Mengabulkan karena salah satu kadernya batal menjalankan amanah untuk tidak melakukan korupsi.

“Kepada dengan terhormat Presiden Jokowi, yang luhur Wapres Ma’ruf Amin serta segenap Kabinet Indonesia Maju, kami mengirimkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada kejadian ini, ” ujar Muzani dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Wakil Ketua MPR ini menyakini kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak akan terganggu dengan Edhy Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh lembaga antirasuah ini.

“Kami percaya sepenuhnya kejadian ini tak akan menganggu proses pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, ” katanya.

“Kami berharap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tetap berjalan sebagaimana biasa, penyajian terhadap masyarakat, pembangunan seperti petunjuk Presiden tetap berjalan yang direncanakan sebelumnya, ” tambahnya.

Muzani menambahkan, Partai Gerindra juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia mengenai kadernya yang terlibat urusan korupsi tersebut. Peristiwa ini bahan dijadikan pelajaran yang berharga untuk partai yang dikepalai Prabowo Subianto ini.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. Terutama kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Kami menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran yang berharga bagi kami untuk mengelola setiap kepercayaan yang diberikan oleh kami, ” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait perizinan tambak usahan atau tata perikanan komoditas perairan sejenis yang lain tahun 2020. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka yang lain yang juga terseret dalam kejadian ekspor benih lobster atau benur.

Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Bahadur Pratama (DPPP).

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10, 2 miliar dan USD 100. 000 dari Suharjito. Suap tersebut dikasih agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur. Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf an atau b atau Bab 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan menyalahi Pasal 5 ayat (1) tulisan an atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 sebagaimana telah diubah secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.