Kapolresta Banjarmasin Tindak SPBU Naikkan Harga Solar Subsidi

JawaPos. com –Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kombespol Rachmat Hendrawan hendak menindak tegas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menaikkan harga solar subsidi secara sepihak.

”Kalau ada keluhan para sopir truk mengambil solar melebihi harga subsidi yang ditentukan pemerintah,  SPBU-nya akan kami aksi tegas, ” kata Rachmat Hendrawan seperti dilansir lantaran Antara di Banjarmasin.

Senin (1/11), Rachmat memimpin pengamanan aksi tenteram ratusan sopir truk pada Jalan Gubernur Soebarjo ataupun sekitar kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Para sopir itu menuntut penindakan terhadap pengamalan pelangsiran BBM.

Kapolresta menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan SPBU, khususnya di daerah hukum Polresta Banjarmasin biar praktik terlarang yang merugikan para sopir truk tersebut tidak terjadi.

”Kalau perlu kehadiran bagian kita di SPBU, awak siap mengerahkan pasukan. Tanpa sampai ada aksi-aksi premanisme, ” tegas Rachmat Hendrawan.

Menyinggung tuntutan tambahan kuota solar yang diminta para sopir truk, Rachmat membeberkan hasil pertemuan perwakilan sopir bersama Pertamina, DPRD Kalsel, dan negeri daerah yang dimediasi polresta, sepakat akan diusulkan penggandaan kuota BBM solar 100 persen, baik untuk subsidi maupun industri.

”Nanti melalui Pak Gubernur mengusulkan ke pusat untuk ditambah kuotanya agar keinginan solar sopir angkutan truk ini bisa terpenuhi seluruh, ” jelas Rachmat Hendrawan.

Sebelumnya, ratusan sopir truk di Kalimantan Selatan menggelar aksi mendarat ke jalan memprotes praktik pelangsiran bahan bakar patra jenis solar yang marak terjadi. Sehingga, mereka pelik mendapatkan BBM di tumpuan pengisian bahan bakar ijmal (SPBU).

”Garong-garong pelangsiran ini harus disikat, ” kata Bambang Supriyono, perwakilan sopir truk dari Asosiasi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) yang menggelar aktivitas di Jalan Gubernur Soebarjo, Kota Banjarmasin, Senin (1/11).

Menurut tempat, memberantas para pelangsir merupakan tuntutan utama mereka. Aparat diharapkan konsisten menjaga ketenteraman di SPBU agar tak ada lagi aksi premanisme. Salah satu cara menekan pelangsir dengan kartu khusus buat pembayaran di SPBU agar bisa dikontrol mana sopir truk dengan kebutuhan BBM yang benar dan pelangsir.

”Sebenarnya ana tidak masalah ada pelangsir namun harus taat hukum. Misalnya ikut antre. Namun fakta di lapangan, itu selalu menyerobot antrean, ” papar Bambang.

Bambang juga menyampaikan syarat tambahan kuota BBM supaya semua sopir kebagian solar, khususnya di SPBU dengan telah ditunjuk.

Slamet, sopir lain mengiakan solar subsidi yang dibeli di SPBU di untuk harga yang ditetapkan negeri sebesar Rp 5. 150 per liter. ”Tetapi tersedia yang menjual Rp5. 500, Rp 6. 000, bahkan Rp 6. 500 bagi liter, ” terang Slamet.

Namun kenaikan harga tersebut, menurut dia, belum seberapa memberatkan dibanding aksi preman di dunia SPBU. Seperti biaya parkir dan jaga malam zaman mengantre.

”Kami harus bayar Rp 30 ribu untuk parkir truk satu malam. Sedangkan berurut untuk mendapatkan solar bisa sampai empat hari, ” jelas Slamet.

Sementara Unit Manager Communications, Relations, dan CSR Pertamina CANTIK VI Kalimantan Susanto Agustus Satria mengatakan, Pertamina menyiapkan sanksi bagi SPBU yang kedapatan menyelewengkan BBM tidak sesuai peruntukan. ”Sanksinya tak dikirim pasokan BBM ke SPBU dalam jangka zaman tertentu, ” ucap Susanto.

Satria menguatkan tak ada penurunan simpanan solar subsidi dari Pertamina untuk seluruh SPBU dalam Kalimantan Selatan sesuai kuota yang ditetapkan regulator. Had September, Pertamina telah menyalurkan solar sekitar 147 kiloliter untuk kebutuhan Kalsel.