Kartu Prakerja Bermasalah, Gus Jazil: Ternyata Terkonfirmasi oleh KPK

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyimpangan pada Program Surat Prakerja. Lembaga antirasuah yang saat ini dikomandoi oleh Filri Bahuri itu melakukan kajian terkait rencana pemerintah ini.

Hasilnya, KPK menemukan tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi mengarah pada kerugian negara. Untuk mencegah hal itu terjadi, KPK memberikan tujuh rekomendasi kepada negeri.

Terkait temuan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, selama ini banyak bagian menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran dan salah urus.

“Ternyata dugaan itu terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Kami yakin, KPK telah meneliti secara cermat dan objektif, ” ujar Jazilul Fawaid, Jumat (19/6)

Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu berharap, negeri memperhatikan dan menindaklajuti rekomendasi KPK tersebut.

“Jika rekomendasi KPK itu diabaikan dapat menaikkan kecurigaan publik terhadap proyek kartu Prakerja, ” kata Anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu,, engenai rekomendasi KPK agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, kedua lembaga negara itu faktual adalah sama-sama unsur pemerintah jadi rekomendasi tersebut dinilai tepat.

”Toh bila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu selalu merupakan bagian dari ranah eksekutif pemerintah. Dan, kita semua serupa akan mengawasi kinerjanya, ” tuturnya.

Diketahui, KPK menjumpai indikasi penyimpangan pada program Surat Prakerja. Ada tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi mengarah pada kerugian negara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, rekomendasi pertama, pengikut yang disasar pada whitelist atau pekerja terdampak Covid-19 tidak menetapkan mendaftar secara daring melainkan dihubungi Project Management Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana Progam Kartu Prakerja sebagai peserta program.

Kedua, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta telah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

“Tiga, komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan 8 maklumat digital apakah termasuk dalam cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, ” tegas Alexander masa konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6).

Empat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan (LPP). Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi memiliki potensi konflik kepentingan harus dihentikan penyediaannya.

Lima, kurasi wujud pelatihan dan kelayakannya untuk menunjukkan apakah dilakukan secara daring. “(Kurasi) agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis, ” ujarnya.

Enam, wujud pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP. Tujuh, pengoperasian pelatihan daring harus memiliki metode kontrol agar tidak fiktif.

Misalnya, kata Alexander, pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.