Kekangan Berkerumun Dicabut, Inspektur Covid-19 Makassar Tetap Jalan

JawaPos. com –Tim Inspektur Covid-19 yang dibentuk Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tetap jalan menegakkan Peraturan Wali Praja (Perwali) Nomor 31 Tahun 2020. Meskipun salah satu poin keterangan yang dikeluarkan Kapolri tentang larangan berkerumun itu telah dicabut.

”Tim Inpektur Covid-19 sampai saat ini masih jalan ke beberapa titik keramaian untuk tahu masyarakat akan protokol kesehatan, ” ujar Kepala Satpol PP Praja Makassar Iman Hud seperti dilansir dari Anatar pada Senin (29/6).

Sejauh ini, tim telah jalan ke sejumlah tempat keramaian seperti mal, pusat pertokoan, kantin, warung kopi, anjungan Pantai Losari, dan taman-taman kota untuk menyampaikan imbauan agar orang menjalankan protokol kesehatan. Salah satu operasi yang dijalankan pada Minggu (28/6) di Taman Macan, dilaksanakan pemeriksaan untuk pengunjung dengan menegur orang dengan tidak mengenakan masker.

”Diberikan surat teguran dan maklumat bagi pelanggar tersebut untuk ditandatangi, saat itu ada enam orang. Petugas kemudian memberi masker untuk pelanggar yang tidak menggunakan masker dan namanya dicatat, ” ujar Iman Hud.

Biar salah satu poin maklumat Kapolri tentang larangan berkerumun atau berkumpul dicabut, tidak memengaruhi eksistensi dan konsistensi penegakan Perwali tersebut. Sebab, penindakan harus berjalan terus menetapi Kota Makassar masuk salah utama kota episentrum penyebaran Covid-19 pada Indonesia.

Sejauh ini, operasi penegakan Perwali Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengoperasian Protokol Kesehatan tetap dijalankan. Makin, sudah seratusan pelanggar yang terjebak dan didata. Sanksi ringan berbentuk teguran dengan menandatangani surat penjelasan berjanji tidak melakukan pelanggaran semacam. Namun bila ketiga kalinya terjaring tidak mengenakan masker, diberikan sanksi berat salah satunya pembekuan e-KTP kepada pelanggar tersebut.

”Tim inspektur covid tetap tiang, walaupun ada poin dalam informasi Kapolri itu dicabut. Kita terus berupaya memberikan edukasi kepada bangsa serta mendorong mematuhi protokol kesehatan apalagi sudah ada aturannya pada Perwali, ” terang Iman.

Sebelumnya, Maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kecendekiaan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Covid-19, resmi dicabut. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, pencabutan maklumat diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS. 2. /2020 agenda 25 Juni 2020 yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

Dalam telegram tersebut dijelaskan bahwa tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan Covid-19 dengan alasan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait implementasi tatanan kehidupan normal baru dalam tengah pandemi Covid-19.

Saksikan video menarik berikut ini: