KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial untuk perhatian Pilkada. KPK menegaskan, akan memonitor dan bantuan sosial pada kedudukan pandemi covid-19, terutama daerah-daerah dengan menggelar Pilkada Serentak 2020.

Terlebih Pilkada yang diikuti petahana. Lembaga antirasuah memastikan hendak menjerat siapapun kepala daerah dengan melakukan praktik curang tersebut.

“Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan, ” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Alex memberikan, berdasarkan temuan KPK masih sering terjadi sejumlah kepala daerah dengan menggunakan dana bansos untuk perhatian Pilkada. Itu sebabnya, dalam zaman pandemi ini, lembaga antirasuah bahan maksimal memantau dengan menggandeng stakeholders lainnya seperti Bawaslu dan KPU.

“Untuk menyalurkan bansos tapi ditebengi calon-calon dari petahana. Ada beberapa kejadian kan kaya yang diketahui kan ada yang ditempeli identitas dari kepala daerah dan petahana dan itu serupa salah satu bentuk penyimpangannya. Hal tersebut yang kami ingatkan secara langsung menerus kepada calon kepala daerah yg dari petahana supaya tdk menggunakan anggaran daerah APBD dalam hal ini Bansos untuk pencegahan diri, semacam itu, ” tegas Alex.

Senada selalu disampaikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bantuan sosial pada rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak dipolitisasi untuk perhatian politik petahana dalam pemilihan kepala daerah.

“Masalah bansos, itu memang menjadi salah mulia dari tiga kegiatan yang tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Penanganan Covid-19 ini adalah satu urusan kesehatan, mencegah penularan, perawatan & testing dan lain-lain, ” bahana Tito.

“Yang ke-2 adalah pemberian bantuan sosial untuk mereka yang terdampak, yang ke-3 adalah menjaga agar ekonomi lestari bisa berjalan, tiga itu. Siap ini ada Pilkada, kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dijalankan pemerintah daerah, tapi tidak memakai identitas diri, nama, foto, serta lain-lain” sambungnya.

Patuh Tito, dalam paket bansos itu, tidak boleh ada nama ataupun foto bupati atau walikota. Bansos itu sendiri tidak mungkin dihentikan, karena masih dibutuhkan masyarakat yang terdampak oleh Covid-19.

“Sebetulnya juga bisa kontestan dengan lain yang non petahana, tempat juga bisa mencari celah sebetulnya, ada orang yang tidak terima cara pembagiannya tidak rata tersebut menjdi amunisi bagi dia untuk melakukan negatif campaign, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpos kekuatan sendiri, akan tetapi bukan sesuatu yang hoax atau sesuatu yang bohong, ” pungkasnya.