KPK Pastikan Jerat Pihak Lain Terkait Kasus Suap Dana Hibah KONI

JawaPos. com – Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti terkait pengembangan kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KPK membuka peluang untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Terkait pengembangan kasus kita akan rapat minggu depan buat mendalami hal tersebut dengan rapat dengan seluruh penyidik, para penasihat, deputi apakah kemdian informasi itu bisa dikembangan atau tidak, ” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Bekas Wakil Ketua LPSK ini menyuarakan, pihaknya bakal mencermati kecukupan instrumen bukti dan keterangan saksi buat melakukan pengembangan kasus tersebut. Teranyar, kasus itu menjerat mantan Menpora Imam Nahrawi yang divonis tujuh tahun penjara.

“lagi-lagi kita lihat apakah cukup media bukti dan saksi dan lalu apkh itu disebutkan dalam vonis, ” tukas Lili.

Sebelumnya, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Meja hijau Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Imam diyakini menerima uang sogok dan gratifikasi untuk memuluskan metode pencairan dana hibah untuk Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hakim juga menjatuhkan kejahatan tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18, 1 miliar. Menurut Hakim, jika Imam Nahrawi tidak membayarkan uang pengganti dalam zaman satu bulan setelah berkekuatan kaidah tetap, maka harta bendanya bisa disita dan dilelang untuk memendam uang pengganti tersebut.

Selain itu, Hakim juga mencabut hak untuk dipilih dari lembaga publik selama empat tahun. Ketua juga menolak justice collaboratore (JC) yang diajukan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Majelis hakim meyakini, Imam benar secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11. 500. 000. 000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Suap dari Ending Fuad Hamidy demi Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk memacu proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan sebab KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Pemimpin Nahrawi juga diyakini bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8, 3 miliar. Pengakuan gratifikasi itu dilakukan Imam meniti Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.
Imam divonis mengabaikan, Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Bagian (1) ke-1 KUHP Jo Pencetus 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.