KPK Persilakan Eks Dirut Garuda Indonesia Ajukan Kasasi ke MA

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak merasa keberatan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Aplikasi upaya hukum ini ditempuh lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lestari memvonis Emirsyah 8 tahun tangsi.

“Jika saat itu terdakwa akan mengajukan kasasi tetap dipersilakan, karena itu adalah benar terdakwa sebagaimana ketentuan hukum rancangan yang berlaku, ” kata pemangku tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, KPK masih akan menunggu salinan resmi putusan banding dari PT DKI Jakarta. Lembaga antirasuah belum memasang langkah hukum terkait kasus yang menjerat Emirsyah.

“Setelah itu akan dipelajari seluruh pertimbangannya dan kemudian akan segera mengambil sikap, apakah akan kasasi atau menerima putusan tersebut, ” katanya.

Sebelumnya, Emirsyah Satar melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung (MA). Menurutnya, putusan terhadap Emirsyah dirasa invalid memenuhi keadilan. “Pak Emirsyah memutuskan untuk kasasi. Karena dirasa invalid adil, ” kata Luhut dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Luhut menjelaskan, penjatuhan hukuman terhadap kliennya dirasa kurang adil. Karena peristiwa hasil kerja sama melalui metode Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Inggris bukan hanya bergulir pada Indonesia, tapi juga ada delapan negara yang disebut. Namun, cuma di Indoesia kasusnya ditindaklanjuti.

“Lebih jauh lagi, PLN juga ada tapi KPK tidak usut. Jadi seperti unequal before the law . Bukan membela diri dan menetapkan kesalahan orang lain. Tapi bertambah pada tidak ada perlakukan dengan sama di depan hukum, ” cetus Luhut.

Dalil lainnya pengajuan kasasi, kata Luhut, Emirsyah tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia, termasuk seperti yang sebelumnya didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerjasama vendor seperti Airbus S. A. S dan Roll-Royce Plc.

“Tapi dinyatakan aktif untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, ada yang salah dalam implementasi hukum. Oleh karena itu kudu diperbaiki MA, ” tegasnya.