KPK Tahan Eks Direktur PT Garuda Indonesia

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Penasihat Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno. Penahanan itu setelah mantan petinggi PT Garuda Indonesia itu dijemput petugas lembaga antirasuah tersebut pada Jumat (4/12).

“Setelah dikerjakan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan pasal, baik TPK (tindak pidana korupsi) maupun TPPU, hari ini penyidik KPK melakukan penahanan di Sendi Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari baru sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020, ” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Suci KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/12).

Hadinoto Soedigno ditahan atas dugaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hadinoto sejak 7 Agustus 2019 sudah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin motor dari Airbus S. A. S dan Rolls-Royce P. L. C di PT Garuda Indonesia.

Penahanan terhadap Hadinoto bercelah beberapa jam setelah dia dijemput paksa oleh Satgas KPK dibanding rumahnya di Jati Padang, Jakarta Selatan.

KPK berniat Hadinoto menerima sejumlah uang daripada bos PT Mugi Rekso Langgeng (MRA) Soetikno Soedarjo. Uang itu untuk memuluskan empat proyek logistik pesawat tahun anggaran 2008-2013 dibanding perusahaan Rolls Royce.

Empat proyek tersebut adalah perikatan pembelian pesawat Trent seri 700 dan perawatan mesin dengan perusahaan Rolls-Royce. Kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus S. A. S.

Kemudian, kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan kongsi Avions de Transport Regional (ATR). Lalu kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

Dalam proses penyidikan kasus tersebut, KPK menduga ada dugaan suap yang diterima Hadinoto dan ditransfer ke sejumlah rekening keluarganya. Hadinoto disinyalir mentransfer uang hasil suapnya ke rekening anak dan istri.

“Uang tersebut ditarik tunai dan dikirimkan ke rekening-rekening lainnya, antara lain anak dan istrinya serta termasuk rekening investasi di Singapura, ” ujar Karyoto.

Baca serupa:

Dalam kejadian ini Hadinoto diduga melanggar Perkara 12 huruf an atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 Juncto Pasal 55 bagian (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hadinoto juga disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 UNDANG-UNDANG Nomor 8/2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU.

Saksikan video menarik berikut tersebut: