Legislator Gerindra Beber Daftar Masalah Mendikbud Nadiem

JawaPos. com – Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terus disorot kalangan anggota badan. Pasalnya banyak kebijakan yang dinilai tidak sesiau dengan kondisi. Bahkan dianggap tidak sensitif dengan keadaan krisis akibat pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah, soal polemik pembelajaran jarak jauh dengan sangat merepotkan kalangan murid dengan tak mampu. Nadiem malah meresponnya dengan menggelontorkan duit hibah Rp 595 miliar untuk organisasi aktivis, yang dikecam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan PGRI.

Bagian DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni‎ mengatakan, Nadiem sebaiknya lebih sensitif dan paham sejarah. Karena Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) itu pola masyarakat terbesar di negeri tersebut yang terbukti telah berkontribusi membikin dunia pendidikan di indonesia semenjak sebelum bangsa ini merdeka.

“Nadiem mestinya tahu menunjuk siapa yang berhak menerima uang hibah. Masa organisasi sekelas Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU malah tak lolos dan yang justru memperoleh hibah malah Sampoerna Foundation & Tanoto Foundation, ” ujar Ali kepada wartawan, Senin (27/7).

Ali merasa tidak tercengang dengan kegaduhan yang di untuk Nadiem saat ini. Karena semenjak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi. Berangkat dari Mem-PLT-kan para pejabat Esselon 1 dan esselon 2 pada Kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat tersebut dengan pejabat baru yang membuat perlu adanya adaptasi kembali.

“Mereka yang baru-baru itu kan tentu butuh adaptasi lagi, dan sah gagap dalam pergerakan dan peresapan anggaran kemendikbud. Dan ini sahih menuai teguran dari Presiden Jokowi, ” ujarnya.

Selanjutnya mengenai penghapusan Nomenklatur Pendidikan Umum dan Kesetaraan yang dimana berlaku demo besar besaran dari pegiat Pendidikan Non Formal yang seakan di nomor duakan.

“Ini juga Nadiem seperti sudah menyakiti hati para pendidik dalam negeri ini, ” ujarnya.

Selanjutnya, kata Ali, kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan Kerjasama kemendikbud dengan Netflix, Kebijakan Pemotongan anggaran tunjangan pekerjaan guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi Mahasiswa pada masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.

“Saat ini sudah tepat jika kelompok dan para pendidik dari level PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi menilai menteri nya sendiri, ” kata Ali Zamroni.

Pada Hal ini Ali Zamroni biar mengatakan, program ini sudah hadir dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp 20 miliar pada Program Organisasi Penggerak sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir dengan menandatanggani SK penetapan organisasi dalang merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus dievaluasi sebab pendidikan itu harus bebas dibanding segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan di tunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan, ” katanya.

Meski serupa itu, Ali Zamroni memberikan apresiasi arah adanya POP yang bermanfaat buat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Ali meminta agar badan independen SMERU yang melakukan opsi kepada organisasi dalam POP itu bersikap transparan mengenai proses & hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

“Kami apresiasi SMERU telah melayani evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi dengan tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa, ” pungkasnya.