Lembaga DKI Desak Jaksa Agung Suplemen Serius Tuntaskan Kasus Jiwasraya

JawaPos. com – Koordinator Forum Diskusi Kebangunan Indonesia (Forum DKI) Bandot DM mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin ekstra serius menangani perkara sangkaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pasalnya, dari kejahatan keuangan tersebut kerugian negara bisa mencapai Rp 16, 8 triliun.

“Kejagung harus benar-benar serius, karena dalam kasus ini nilai kesialan negaranya sangat besar dari seluruh kasus yang pernah diajukan Kejaksaan Agung ke muka persidangan, ” ujar Bandot dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos. com, Selasa (16/6).

Diketahui, Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya mengikuti tahapan baru, dan telah berangkat disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat pada 03 Juni 2020. Ada enam terdakwa dalam kasus ini, masing-masing Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Kawasan Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Adapun tiga terdakwa lainnya merupakan mantan petinggi Jiwasraya yaitu, mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan.

Keenamnya didakwa merugikan negeri sebesar Rp 16, 8 triliun seperti hasil penghitungan yang dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jaksa Penuntut Umum mendakwa mereka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan berasaskan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksikan video menarik berikut itu:

Pada dakwaan subsider, keenamnya dikenakan Kausa 3 jo Pasal 18 bagian (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan arah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk Heru & Benny Tjokro, keduanya juga didakwa dengan pasal terkait tindak kejahatan pencucian uang.

Gila menuturkan, skandal mega korupsi Jiwasraya adalah yang terbesar, melampaui rekor Kasus Dugaan Korupsi Bank Century dengan terdakwa Hesyam Al Warouq dan Rafat Ali Risvi yang disidangkan secara in absentia.

Dalam kasus Century, Perhimpunan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Sentral pada 16 Desember 2010 memvonis keduanya dengan hukuman 15 tarikh penjara karena terbukti melakukan aksi pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Kedua tersangka juga diharuskan membayar uang substitusi yang akan dibayarkan secara tanggung renteng sebesar Rp 3, 1 triliun.

Selain poin kerugiannya yang besar, kasus itu juga berpotensi menjadi terobosan patokan dalam penanganan korupsi kedepan.

Dalam pembacaaan eksepsi tanggal 10 Juni 2020, Soesilo Aribowo selaku Penasihat Hukum Komisaris Pokok PT Trada Alam Minera Heru Hidayat mengatakan, Kejaksaan Agung tidak memiliki kewenangan mengusut kliennya pada kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

Dia mendalilkan kasus ini merupakan kasus pasar modal pantas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bukan aksi pidana korupsi. karena itu, Gila meminta Jaksa harus memilih aksioma yang tepat untuk bertahan bahwa kasus ini merupakan kasus manipulasi.

“Ini merupakan terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi. Makin masih ada sejumlah dugaan manipulasi yang melibatkan pasar modal dengan tengah ditangani oleh penegak norma, ” tuturnya.

Ucap saja dugaan korupsi Danareksa dengan tengah ditangani penyidik Kejaksaan Besar dengan kerugian negara ratusan miliar rupiah dan dugaan korupsi Asabri yang tengah ditangani oleh pemeriksa Polri yang diduga merugikan negeri hingga Rp 16 triliun rupiah.

“Kalau saya karakter berpendapat, UU Tipikor merupakan lex specialis untuk UU Pasar Simpanan, UU Perbankan dan UU Asuransi karena khusus terkait keuangan negeri, ” kata Bandot.

Karena itu, Jaksa juga bisa berdalil dengan Lex posterior derogat legi priori hukum baru mengungsikan hukum sebelumnya. Jika ada kontradiksi antara UU Pasar Modal dengan UU Tipikor, maka UU Tipikor merupakan hukum yang lebih baru.

Menurut Bandot, Jaksa Agung ST Burhanuddin terlihat benar-benar menangani perkara ini dengan menumpukan 50 jaksa menjadi JPU dalam kasus yang terbagi menjadi 6 tim sesuai nomor perkara. Tetapi, dia juga harus memastikan telah memilih jaksa-jaksa terbaik untuk bertumbukan dalam sidang tersebut.

“Mengingat pentingnya kasus ini untuk masa depan pemberantasan korupsi, Burhanuddin bisa memerintahkan Jampidsus Ali Mukartono untuk turun gelanggang memimpin tim JPU, ” ucap Bandot.

Jika Kejaksaan berhasil menunjukkan kasus Jiwasraya, lanjut Bandot, oleh karena itu Kejaksaan Agung akan mendapat dua kredit sekaligus, pertama memulihkan kemalangan negara sebesar Rp 16, 8 triliun yang akan menjadi pengembalian kerugian negara terbesar.

“Nilai ini tentu saja lebih besar dibanding angka kerugian negeri yang dipulihkan Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) melalui persidangan tindak kejahatan korupsi sejak lembaga itu datang, ” papar Bandot.

Sementara kredit kedua, katanya, kalau kasus ini dimenangkan oleh JPU, maka ini akan mengantarkan pemberantasan korupsi ke babak baru yakni membongkar korupsi di sektor pasar modal.

“Sekaligus mau menjadi pintu masuk yang melecehkan penanganan perkara dugaan korupsi pada Asabri dan Danareksa, ” pungkasnya.