MA Batalkan SKB 3 Gajah, Politikus PAN: Alhamdulillah

JawaPos. com – Politikus PAN Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Mahkamah Besar (MA) yang membatalkan tulisan keputusan bersama (SKB) 3 menteri seragam sekolah.

“ Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan keputusan MA yang membatalkan SKB 3 menteri tentang sesuai sekolah itu. Ini ialah hasil perjuangan bersama berbagai ormas dan tokoh masyarakat Sumatera Barat yang resah serta khawatir dengan keluarnya SKB 3 menteri, ” ujar Guspardi Gaus kepada JawaPos. com, Jumat (7/5).

Adapun putusan MA itu terkait perkara bagian 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. MA mengabulkan uji materi arah SKB 3 menteri yang mengatur tentang penggunaan baju seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Guspardi yang merupakan anggota Komisi II DPR itu menyebut, di dalam diktum 2 dan 3 SKB tiga menteri itu memuat peraturan yang berbunyi, “ Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: seragam serta atribut tanpa kekhususan petunjuk, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan sekolah juga tak boleh mewajibkan atau kendati melarang seragam dan tanda dengan kekhususan agama. ”

Dengan nada diktum itu, kata Guspardi, masyarakat Sumatera Barat menegah dengan tegas SKB 3 menteri. Sebab, seharusnya para-para peserta didik dituntun & diarahkan untuk berpakaian pantas dengan perintah agamanya. Bukan membiarkan mereka untuk khali memilih. “ Yang tak boleh itu memaksa peserta didik menggunakan atribut agama dengan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, ”  bagian Fraksi PAN DPR dibanding dapil Sumatera Barat itu.

Berangkat lantaran keresahan dan kekhawatiran tersebut, pada Kamis (18/2), Guspardi sebagai wakil rakyat lantaran Sumatera Barat di DPR bersama berbagai elemen klub dan ormas membahas SKB 3 menteri tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sesumbar. Elemen masyarakat itu mengungkung MUI, Muhammadiyah, Aisyiah, Perti, LKAAM, Bundo kanduang, dan para tokoh masyarakat Sesumbar lainnya. Hasilnya, elemen umum Sumbar melakukan gugatan tes materi (judicial review) kepada SKB 3 menteri.

“ Kini ini uji materi tersebut sudah dikabulkan oleh MA pada tanggal 3 Mei 2021, ” sebut pria mengawali karir politik dari DPRD Sumbar itu.

Baca juga: MA Batalkan SKB 3 Menteri, Ini Jawaban Kemendikbudristek

Berikut sebutan petikan keputusan MA dengan membatalkan SKB 3 menteri. “ Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III buat mencabut Keputusan Bersama Gajah Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Daerah Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tarikh 2021, Nomor 219 Tarikh 2021”.

Baca juga: Polemik SKB Seragam Madrasah

Menurut Guspardi, SKB 3 menteri tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yaitu UUD 1945 pasal 31. SKB 3 menteri juga tak sesuai dengan UU Bagian 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian berseberangan pula dengan UU Otonomi Daerah dan mengebiri semangat otonomi daerah.

“ Kewenangan pengaturan dan aturan berpakaian dalam sekolah cukup diatur oleh pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat dan harus cocok dengan ajaran agama & kearifan lokal masing- masing daerah, ” terangnya.