MA Bebaskan Terdakwa Kasus Korupsi Penjualan Kopi Tambora

JawaPos. com – Mahkamah Agung, lagi-lagi melaksanakan keputusan yang kontroversial. Ini karena para Hakim Agung kembali membiarkan terdakwa perkara korupsi penjualan salinan Tambora, Heru Priyatno.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Istimewa (MA) menyatakan Mantan Kadis Perkebunan Kabupaten Bima itu tidak bersalah. ”MA menguatkan putusan pengadilan kampung tingkat pertama, ” kata Ahli Bicara PN Tipikor Mataram Fathur Rauzi, Minggu (27/4) dikutip lantaran Lombok Pos ( Jawa Congkong Group).

Dalam peristiwa yang melilitnya, sebelumnya pada vonis tingkat pertama, Heru yang terjerat kasus pengamanan hasil Kopi Tambora Tahun 2006 itu dinyatakan bebas. Kala itu, majelis hakim ada Heru tidak menikmati uang hasil korupsi. ”Kita sudah mendengar masukan saksi-saksi dan bukti lainnya, ” ungkap Fathur.

Selain membebaskan Heru, dalam putusannya, MA juga meminta agar uang pesanan pengganti kerugian negara yang diberikan Heru harus dikembalikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). ”Jumlah uang yang dikembalikan JPU Rp 40 juta, ” ucapnya.

Dalam kasus ini, sebelumnya JPU menuntut Heru dengan pidana kepala tahun enam bulan penjara. Serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bermula dari jual beli kopi Tambora sebanyak 25 ton pada Juli 2016. Jual kulak itu sudah dimasukkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani pengusaha Hariadi dan terdakwa Heru.

Pada perjanjian itu terdapat klausul uang muka yang harus diserahkan Rp 31 juta.

Atas dasar perjanjian iut, Heru selanjutnya menyetorkan uang muka itu ke kas daerah melalui gajah Abidin Muhammad.

Karena pengembalian itu sudah dibuktikan, sehingga hakim menimbang Heru tidak terbukti menyuruh atau turut serta melayani tindak pidana korupsi bersama kepala pelaksana kegiatan, Syafrudin Idris dan Kepala Kebun Suparno.

Diketahui, pengamanan produksi kopi tambora tahun 2006 seluas 500 hektare dibiayai APBD Kabupaten Bima sejumlah Rp192 juta. Pengelolaan senilai Rp 525 juta, namun yang dilaporkan hanya Rp 378 juta. Sebab hasil perhitungan BPKP Perwakilan NTB terdapat selisih Rp 147 juta sebagai kerugian negara.