Melangsungkan Reskonstruksi Perkara Bansos Covid-19, Bekas Mensos Tak Dihadirkan

JawaPos. com – Tiga tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) pengerjaan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tarikh anggaran 2020 melakukan rekonstruksi di Gedung C1 KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini tanpa dihadiri oleh mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Pantauan JawaPos. com dalam lokasi, tiga tersangka dalam tentang ini terlihat memasuki gedung C1 KPK. Mereka antara lain mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Teradat Wahyono, serta pihak swasta Harry Sidabuke.

Ketiga tersangaka tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasuki gedung C1 KPK. Bekas Mensos Juliari tidak terlihat di rekonstruksi ini.

Di dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos.

Selain itu, sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta secara dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket bansos yang disepakati sebab Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako daripada nilai Rp 300 ribu perpaket bansos. Sebagai penerima, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf penyerapan atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Cetakan 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan arah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi juncto Pasal 55 Bagian (1) ke-1 KUHP.

Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf an atau Bab 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Cetakan 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi.