Mendikbud Nadiem Makarim Evaluasi Sistem Opsi POP

JawaPos. com – Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud terus memicu polemik. Setelah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan mundur dari program tersebut, kemarin (24/7) giliran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang hengkang.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan, pihaknya awalnya menerima baik program itu. Pihaknya berkeras hati menyiapkan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat. ”Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai salinan dan track record dalam memajukan pendidikan, ” katanya kemarin.

Namun, dalam perjalanan periode, PGRI melihat ada berbagai permasalahan pada POP. PGRI akhirnya membangun rapat untuk menyerap aspirasi seluruh anggota dan pengurus pada Kamis (23/7). Hingga akhirnya diputuskan, PGRI tidak akan bergabung dalam POP Kemendikbud. Bahkan, mereka berharap POP tahun ini ditunda.

Unifah menjabarkan, ada sejumlah kausa yang mendasari keputusan tersebut. Antara lain kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP yang tidak jelas. PGRI juga memandang perlu kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP. Pihaknya tidak ingin ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi di lalu hari. Apalagi, waktu pelaksanaan POP sangat singkat. ”Kami berpendapat bahwa program tersebut tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien, ” tuturnya.

Meski menyatakan mundur, PGRI tetap berkomitmen membantu dan mendukung program negeri dalam memajukan pendidikan nasional. Era ini, melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC), pihaknya tengah melakukan berbagai program pelatihan. Mulai peningkatan kompetensi guru, besar sekolah, hingga pengawas yang dikerjakan secara masif dan terus-menerus. Khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang bernas.

Unifah juga mengusulkan, sebaiknya dana POP dimanfaatkan buat membantu para siswa dan guru/honorer serta menyediakan infrastruktur di kawasan, khususnya di daerah tertinggal, terdahulu, dan terluar (3T). Hal itu ditempuh demi menunjang PJJ dengan masih dilakukan selama pandemi Covid-19. ”Karena pandemi Covid-19 ini mengancaikan berbagai sektor kehidupan, termasuk negeri pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua, ” tutur alumnus Universitas Pendidikan Indonesia tersebut.

Dalam daftar pengumuman peserta POP yang dikeluarkan Kemendikbud pada 17 Juli lalu, ada sejumlah ormas, lembaga sosial, atau organisasi profesi dengan cukup besar. Antara lain Persyarikatan Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), & Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Ada juga lembaga filantropi Tanoto Foundation, Yayasan Putera Sampoerna, dan Yayasan Pendidikan Telkom. Kehadiran Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna dikaitkan dengan lembaga CSR dari perusahaan Tanoto dan Sampoerna. Terkait hal itu, Communication Director Tanoto Foundation Haviez Gautama menerangkan, Tanoto Foundation adalah lembaga filantropi. Terpisah dengan perusahaan Tanoto. Walaupun begitu, Tanoto Foundation memang dibangun Sukanto Tanoto.

Haviez mengatakan, di dalam pendaftaran POP, ada skema pendanaan yang sanggup dipilih pengaju proposal, yakni pendanaan mandiri. Skema itu juga sudah dijelaskan dalam petunjuk teknis pendaftaran POP yang dilansir Kemendikbud. Belakang program yang digarap Tanoto Foundation dalam POP itu diberi tanda Program Pintar Penggerak. ”Didesain tak menggunakan dana pemerintah. Namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri, ” ujarnya. Haviez mengungkapkan, nilai investasi dengan sudah disiapkan lebih dari Rp 50 miliar untuk periode rencana dua tahun (2020-2021).

Melalui Program Pintar Penggerak tersebut, Tanoto Foundation akan mengembangkan daya tenaga pengajar di 260 unit sekolah penggerak. Perinciannya adalah 160 unit SD dan 100 bagian SMP. Sekolah itu tersebar di Kabupaten Kampar, Muaro Jambi, Tegal, dan Kutai Barat.

Soal sengkarut yang terjadi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya mau melakukan penyempurnaan dan evaluasi tambahan terkait POP ini. ”Penyempurnaan serta evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari bervariasi pihak, ” katanya dalam webinar kemarin.

Proses pertimbangan lanjutan akan melibatkan pakar pelajaran, ormas, dan lembaga pendidikan. Tersedia tiga hal yang bakal dievaluasi. Pertama, integritas dan transparansi sistem seleksi. Hal itu untuk menetapkan bahwa integritas dan transparansinya dilakukan dengan kualitas terbaik.

Kedua, memastikan semua organisasi yang lolos seleksi memiliki integritas dan kredibilitas. Terakhir, menegaskan efektivitas dari pelaksanaan program-program di POP tersebut di masa pandemi. ”Harapan ana proses evaluasi ini bisa dikerjakan dalam rentang waktu tiga sampai empat minggu, ” ungkapnya. Sayang, dalam webinar tersebut Nadiem tidak menjawab pertanyaan mengenai sejumlah ormas yang mundur dari POP.

Terpisah, Ketua Komisi X (membidangi pendidikan) DPR Syaiful Huda mendesak Kemendikbud membuka kriteria-kriteria yang mendasari lolosnya entitas pendidikan jadi bisa masuk POP. ”Dengan demikian, publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak, ” tuturnya.

Syaiful menyatakan, hasil seleksi POP mendapatkan banyak respons negatif dari publik. Buktinya, institusi pendidikan milik PB NU dan PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Padahal, dua organisasi tersebut merupakan dua entitas dengan merekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia. Menurut dia, pengunduran diri NU dan Muhammadiyah menunjukkan adanya ketidakberesan dalam proses rekrutmen POP.

Kemendikbud, tegas Syaiful, tak bisa memandang remeh fenomena pengunduran diri LP Ma’arif NU serta Majelis Pendidikan Muhammadiyah dari POP. Menurut dia, dengan rekam jejak panjang di bidang pendidikan, pembatalan diri mereka itu bisa menguasai legitimasi POP sendiri. Sebab, NU dan Muhammadiyah mempunyai jaringan madrasah yang jelas, tenaga pendidik dengan banyak, hingga jutaan peserta asuh. ”Jika sampai mereka mundur, berantakan POP mau menyasar siapa? ” cetusnya.

Kemendikbud, kata Syaiful, tidak bisa beralasan bahwa proses seleksi diserahkan kepada bagian ketiga. Menurut dia, Kemendikbud langgeng harus melakukan kontrol terhadap mekanisme seleksi, termasuk proses verifikasi di lapangan. Politikus PKB itu menyatakan, seleksi POP harus mempunyai keberpihakan kepada ormas-ormas dengan rekam alur panjang di dunia pendidikan Nusantara.

Saksikan gambar menarik berikut ini: