Menkes Terbitkan Protokol Kesehatan Perjalanan Pribumi

JawaPos. com – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menjadikan Surat Edaran (SE) tentang aturan pengawasan pelaku perjalanan dalam jati di Bandara dan Pelabuhan. Metode itu dilakukan seiring dengan kecendekiaan pemerintah daerah yang kembali mengambil sektor publik secara bertahap.

Surat Edaran (SE) tersebut yakni SE Nomor HK. 02. 01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Karakter Perjalanan Dalam Negeri di Bandara Udara dan Pelabuhan Dalam Lembaga Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif serta Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terawan mengatakan, SE ini menjadi panduan bagi petugas yang berwenang di melakukan pengawasan terhadap penumpang domestik di bandara dan pelabuhan. Penjagaan juga dilakukan oleh dinas kesehatan tubuh daerah baik di tingkat Daerah maupun Kabupaten/Kota, serta panduan untuk lintas sektor terkait maupun kelompok dalam rangka menuju masyarakat kaya dan aman dari penularan Covid-19.

“Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisasi efek dan dampak pandemi Covid-19 dalam perjalanan dalam negeri di biang udara dan pelabuhan, yang mana berisiko tinggi terjadi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi, ” kata Menkes Terawan, Kamis (2/7) pada Gedung Kemenkes, Jakarta.

Ia memaparkan, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh seluruh korps unit atau organisasi masing-masing dalam wilayah bandara dan pelabuhan. Pertama, seluruh penumpang dan awak media angkut moda transportasi udara & laut baik pribadi maupun umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat & menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengoperasian Covid-19.

Kedua, harus memiliki surat keterangan hasil penjagaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 hari atau tulisan keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibody nonreaktif yang berlaku menyesatkan lama 14 hari sejak surat keterangan diterbitkan. Serta, Kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC).

Ketiga, surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan rapid test pengikut dan awak alat angkut dengan melakukan perjalanan dalam negeri, diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Keempat, jika biro Kesehatan kabupaten/kota belum menetapkan penyajian Kesehatan yang bisa menerbitkan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan surat keterangan pemeriksaan rapid test, maka kedua test tersebut dapat dikerjakan di rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE).

Bisa juga di rumah kecil atau klinik yang bekerja sesuai dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan melaksanakan pelayanan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV), atau panti sakit lain milik pemerintah was-was atau pemerintah daerah.

Kelima, memiliki kartu kewaspadaan kesehatan atau HAC yang diperoleh secara mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) melalui Google Play/ App Store atau dengan mengakses melalui inahac. kemkes. go. id, dan diisi pada saat keberangkatan baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Keenam, pada era pembelian tiket pesawat dan pesawat, penumpang yang akan melakukan penjelajahan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil penelitian rapid test antigen nonreaktif kepada pihak maskapai atau pelayaran kunjungan secara elektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) beserta telah mengisinya.

Ketujuh, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak kendaraan angkut. Validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau tulisan keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen nonreaktif milik penumpang serta awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas.

Serta, memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau HAC secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut. Kedelapan, petugas Kantor Kesehatan Pangkalan di bandar udara atau pangkalan kedatangan melakukan kegiatan pemeriksaan guru tubuh terhadap penumpang dan pengikut alat angkut dan verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau HAC elektronik maupun nonelektronik yang dibawa oleh penumpang.

Terakhir, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan di dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui penerapan eHAC. “Dengan dilaksanakannya Protokol Perlindungan ini dengan ketat dan disiplin, kita dapat mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari transmisi Covid-19, ” pungkasnya.