Mubes IX Ormas MKGR, Aklamasi Tetapkan Adies Kadir Jabat Ketum

JawaPos. com – Musyawarah Besar (Mubes) IX Ormas MKGR tahun 2020 menetapkan Adies Kadir sebagai Ketua Ijmal DPP Ormas MKGR periode 2020-2025.   Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar itu terpilih secara aklamasi.

Usai ditetapkan sebagai Kepala Umum DPP Ormas MKGR terbatas periode 2020-2025, Adies Kadir mengutarakan, sebagai ormas yang melahirkan Golongan Golkar, tentunya MKGR mempunyai status   politik tegak lurus secara garis kebijakan Partai Golkar mengikuti berada di barisan terdepan di dalam mengamankan dan menjalanlan kebijakan DPP Partai Golkar dalam pemenangan Pilkada 2020, Pileg dan Pilpres 2024.

“Ormas MKGR   menginstruksikan kepada segenap pimpinan dan kader di seluruh Tanah Cairan untuk berperan aktif dan berjuang dengan keras memenangkan Pilkada 2020, serta Pileg dan Pilpres 2024, ” ujar Adies dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Seolah-olah diketahui penyelenggaraan Mubes IX Ormas MKGR tahun 2020 mengagendakan pemilihan Ketua Umum DPP Ormas MKGR periode 2020-2025 yang sebelumnya dijabat oleh Roem Kono yang terakhir dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar RI buat Bosnia dan Herzegovina.

Selain agenda pemilihan Ketua Ijmal DPP Ormas MKGR, sidang Mubes IX Ormas MKGR yang dipimpin oleh Tb Ace Hasan Syadzily, juga menetapkan Roem Kono jadi Ketua Majelis Tinggi Ormas MKGR periode 2020-2025.

Mubes IX Ormas MKGR tahun 2020 dihadiri dan diikuti seluruh DPD Ormas MKGR tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang hadir secara wujud dengan protokol kesehatan yang selektif dan hadir secara virtual zoom.

Sementara itu, pada pernyataan politiknya, Mubes IX Ormas MKGR juga menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah untuk terus mengedepankan program-program yang dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat kecil, memberdayakan sektor UMKM dan pekerja informal, penciptaan lapangan pekerjaan sehingga penangguran dan angka kemiskinan dapat ditekan.

Di samping itu, pernyataan politik Ormas MKGR juga mendukung reformasi kebijakan perundang-undangan untuk mengatasi tumpang tindih peraturan-peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui pengesahan UU Cipta Kerja demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, sepantasnya dan makmur.

“Hal itu sesuai dengan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, ” pungkasnya.