PDIP Usul Nama RUU HIP Diganti dengan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

JawaPos. com – Ketua DPP Golongan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, menanggapi terkait polemik Program Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sedari awal, PDIP disebutnya ingin agar RUU HIP bisa mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Menginginkan hadirnya sepadan undang-undang yang berfungsi sebagai pelindung hukum yang dapat mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP pada melakukan pembinaan ideologi bangsa, ” ujar Basarah dalam keterangan terekam yang diterima JawaPos. com, Sabtu (27/6).

Oleh karena itu, PDIP menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Kemudian materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila.

“Tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang karena Pancasila sebagai sebuah norma pokok (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum, ” katanya.

“Apalagi mengatur kesahihan Pancasila dalam sebuah hirarki norma hukum apapun, karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan norma, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan perundang-undangan apapun, ” imbuhnya.

PDIP berpandangan jika tugas pembinaan haluan bangsa itu diatur dalam payung hukum undang-undang, maka baik pengaturan atau pembentukan norma hukumnya maupun spektrum pengawasannya akan lebih besar dan representatif karena melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan kaum serta melibatkan partisipasi masyarakat luas. Jika dibandingkan hanya diatur dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) yang hanya bersifat politik kaidah dan diskresi Presiden.

“Cara pengaturan lewat undang-undang seolah-olah ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktik pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dengan bersifat top down dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas, ” ungkapnya.

Bahwa dalam proses dan hasil tengah draft RUU HIP oleh Baleg DPR RI dinilai terdapat kelalaian dan kekurangan harusnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena banyak anggota fraksi partai politik di dalam pembahasan RUU HIP di Baleg DPR RI yang juga kudu kita hormati hak bicara serta hak suaranya.

Untuk itu, tugas semua adalah menggubris dan menindaklanjuti kritik, saran & pendapat masyarakat luas, termasuk daripada MUI, PBNU, Muhammadiyah, Purnawiraan TNI/Polri dan lain sebagainya. Itu perlu perbaikan dan hadirnya sebuah RUU yang memang bukan hanya menutup azas legalitas formal. Tetapi selalu memenuhi azas legitimasi dari umum luas serta memenuhi kebutuhan hukum yang kokoh bagi tugas serta pembinaan ideologi bangsa.

PDIP menghormati sikap pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU HIP ini, dan saat ini merupakan momentum yang baik bagi seluruh pihak untuk saling mendengarkan & bermusyawarah untuk sampai kepada permufakatan yang arif dan bijaksana.

“Yang didasarkan pada kepala semangat menjaga dan melestarikan Pancasila warisan para Pendiri Bangsa kepada anak cucu kita agar Negeri Kesatuan Republik Indonesia tetap maujud kokoh sepanjang masa, ” pungkasnya.

Saksikan gambar menarik berikut ini: