Pemimpin MA Sadari Pengadilan Belum Sepenuhnya Mempunyai Jaringan IT Baik

JawaPos. com – Ketua Majelis hukum Agung (MA) M. Syarifuddin menyampaikan pemanfaatan teknologi merupakan solusi yang tepat, sekaligus pilihan terbaik bagi pelayanan lembaga peradilan di masa pandemi saat ini. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan peradilan modern dalam semua jenis perkara.

“ Karena teknologi dapat memberikan dua kebaikan secara bersamaan, yaitu laba bagi penerima layanan dan manfaat bagi aparatur kehakiman sendiri sebagai penyedia servis, ” kata Syarifuddin pada sambutan pada acara HUT ke-76 MA RI di Kompleks MA, Kamis (19/8).

Syarifuddin mengantarkan, bagi masyarakat yang menyambut layanan, pemanfaatan teknologi pada lembaga peradilan akan memberikan kemudahan, kecepatan dan bea yang lebih murah. Namun bagi aparatur peradilan tunggal, pemanfaatan teknologi dapat positif meringankan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tingkat kecermatan dan kecermatan yang mulia.

Dia mengharapkan, pemanfaatkan teknologi di lembaga peradilan bisa memutus pertalian penyimpangan. “ Teknologi serupa dapat memutus mata pertalian birokrasi yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur yang tidak bertanggung jawab, ” tegas Syarifuddin.

Syarifuddin menyampaikan, Mahkamah Terkenal telah melakukan transformasi teknologi jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19. Penyempurnaan terus dikerjakan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan

elektronisasi pada bidang administrasi dan teknis peradilan.

“ Kita patut bersyukur, kalau pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah berhasil melaksanakan elektronisasi bagi semua jenis perkara dengan terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Meja hijau Secara Elektronik. Perma tersebut diterbitkan untuk melengkapi pola peradilan elektronik yang sebelumnya telah diberlakukan bagi kejadian perdata, perkara perdata petunjuk, perkata tata usaha negara dan perkara tata usaha militer, ” ujar Syarifuddin.

Dia meyakinkan, Mahkamah Agung setiap tahunnya juga terus berupaya memajukan kualitas jaringan dan melengkapi ketersediaan perangkat IT bagi satuan kerja pengadilan dalam seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan guna menunjang kelancaran proses peradilan elektronik, walaupun tetap harus disadari bahwa belum semuanya memadai, sebab memerlukan proses yang lama sesuai ketersediaan anggaran dengan ada.

“ Akan tetapi, dengan jaringan dan perangkat IT dengan tersedia saat ini, proses pelayanan hukum berbasis IT sudah bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi dalih bagi satuan kerja mahkamah di daerah untuk tidak menerapkan sistem peradilan elektronik, ” pungkas Syarifuddin.