Perdana Sehari Lahir, SK PSSI Soal Gaji Pemain Sudah Timbulkan Kontroversi

JawaPos. com – Baru dirilis di dalam 17 November lalu, surat keputusan PSSI terkait gaji dan janji pemain-pelatih akibat penundaan kompetisi memunculkan banyak polemik.

Terutama dari pihak klub. Banyak dengan merasa SK yang ditandatangani tepat oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan itu harus direvisi.

Salah satu yang paling kencang menyuarakan revisi adalah PSMS Medan. Sekretaris PSMS Julius Raja mengatakan, benar SK tersebut tak bisa memuaskan banyak pihak kaya yang dikatakan Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi. Namun, yang oleh sebab itu masalah, banyak kesalahan mendasar dengan ada di dalamnya.

Selain tanggal yang ditulis tangan, Julius heran dengan waktu yang ditulis PSSI soal batasan honorarium maksimal 25 persen yang harus dibayarkan klub kepada pemainnya. Yaitu, periode Oktober sampai Desember.

’’Padahal sekarang sudah November. Yang Oktober sudah kami bayarkan. Kami bayar 60 persen. Membangun pembayaran gaji Oktober awal kamar untuk pesepak bola dan pembimbing, ’’ bebernya kemarin (18/11).

Karena itulah, Julius berniat ada revisi. PSSI harus mengganti periode Oktober hingga Desember buat batasan gaji pemain-pelatih maksimal 25 persen. ’’Kami minta sampai Januari. Jadi periode November sampai kompetisi benar-benar dipastikan berjalan lagi tahun depan. Oktober hapus saja karena sudah lewat kan? ’’ ujarnya.

Kenapa demikian? Dia menyebut hal itu untuk mengantisipasi ketidakjelasan kompetisi. Menurut dia, PSSI maupun PT LIB sampai zaman ini belum bisa memberikan kepastian kapan kompetisi berjalan. Awal Februari untuk Liga 1 dan sepekan setelahnya untuk Liga 2 sedang sebatas rencana karena sampai zaman ini surat izin keramaian daripada kepolisian juga belum didapat.

Selain itu, perihal poin kontrak maksimal 60 persen dengan harus dibayarkan klub kepada pemain-pelatih pada Januari tahun depan wajib direvisi. Sama halnya dengan keterangan sebelumnya, Julius mempertanyakan apa tanggungan PSSI maupun LIB kalau kompetisi akan berjalan pada Februari.

’’Karena itu, janganlah sejumlah bayar kontrak 60 persen itu mulai Januari. Perbaiki kalimatnya, bilang saja kontrak sebesar 60 persen itu berlaku ketika kompetisi telah dipastikan berjalan. Jangan seperti saat ini, ’’ tegasnya.

Julius juga merasa SK yang gres tidak berbeda dengan SK periode. Terutama perihal penundaan. Menurut tempat, PSSI harus tegas. Sebab, jika Februari tahun depan kompetisi tidak bisa dijalankan, sudah tidak kira-kira lagi mencari waktu pengganti ke depannya.

’’Sudah absurd. Belum lagi ada Piala Negeri U-20 serta bersinggungan dengan perlombaan baru di tahun depan. Hentikan saja kompetisi kalau memang Februari tidak bisa jalan. Harusnya itu masuk ke dalam SK, ’’ cetus Julius.

Perkara ketidakjelasan kompetisi akan bergulir Februari tersebut juga disuarakan tim Liga 1 Persik Kediri. Media Officer Persik Anwar Kahar Basalamah menyatakan, SK tersebut sama sekali tidak menyambut pertanyaan klub selama ini.

Terutama tidak ada agenda pasti kapan kompetisi akan kickoff. ’’Karena yang paling penting bagi persatuan adalah kepastian kompetisi, ’’ ujarnya.

Hal itu tidak tanpa sebab. Kepastian kompetisi berpengaruh besar bagi bisnis klub. Pertama soal kontrak kerja sama secara para sponsor.

Bila kompetisi masih tidak pasti, cukong tentu belum mau mencairkan dananya untuk klub. Klub sendiri bakal kian kesulitan karena harus menyiapkan diri untuk kompetisi di pusat kesulitan finansial seperti saat tersebut. ’’Sebenarnya klub ini dalam persimpangan, ’’ katanya.