PKS: Itu Zalim Karena Sengaja Mengorbankan Rakyat

JawaPos. com – Pemerintah melalaikan Kementerian Perdagangan berencana melakukan ekspor Alat Perlengkapan Diri (APD) & barang kesehatan lain. Namun, agenda ini ditolak Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Nety mengatakan, saat ini tenaga kesehatan masih menjelma korban dari virus Korona ataupun Covid-19. Hal itu karena kurangnya alat pelindung diri (APD) dengan kurang memenuhi standar. Lantas kok pemerintah ‎malah melakukan ekspor.

“Tenaga kesehatan kita masih menjadi korban Covid-19. Salah utama penyebabnya adalah penggunaan APD dengan kurang memenuhi standar. Kenapa negeri malah mewacanakan ekspor, ” perkataan Netty kepada wartawan, Rabu (24/6).

Menurut Netty, sebesar 22 dokter positif Covid-19 masa mengikuti Program Pendidikan Dokter Ahli Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Nah ini seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mengontrol serta memperbaiki standar APD, baik dengan berasal dari produk dalam kampung atau pun yang import.

“Tenaga kesehatan terinfeksi sebab APD yang kurang standar. Itu yang seharusnya ini yang siap fokus pemerintah,   bukan bahkan bicara ekspor. Jadi seperti Bujang Sembung naik ojek, engga nyambung jek. Ini hanya menimbulkan kegaduhan di ruang publik, ” katanya.

Netty yang merupakan politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini heran akan dialog ekspor APD. Padahal jumlah peristiwa positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 46. 845 jiwa dengan penambahan sebanyak 954 kasus. Total penambahan kasus terbanyak tercatat lantaran lima provinsi seperti, Jawa timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

‎”Artinya, kebutuhan dalam kampung akan APD diprediksi masih gede. Seharusnya pemerintah serap dulu APD produksi dalam negeri,   pastikan   kebutuhan tercukupi, khususnya pada wilayah epicenter baru, lalu membatalkan relaksasi impor kebutuhan APD dan barang kesehatan   yang bisa dipenuhi dalam negeri, ” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, zaman ini terjadi surplus APD dalam negeri. Berdasarkan data dengan dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, diperkirakan terjadi surplus penerapan   sebesar 1, 96 miliar unit untuk masker bedah, 377, 7 juta unit masker kain, 13, 2 juta unit pakaian bedah, dan 356, 6 juta unit pakaian pelindung medis tenggat Desember 2020.

Menurut Netty, melimpahnya APD saat tersebut akibat relaksasi kran impor & produksi dalam negeri yang digenjot akibat Indonesia sempat alami kelangkaan dan kemahalan APD.   Tidak hanya industri alat dan bahan kesehatan yang bergerak memproduksi APD saat itu, tapi juga pabrik tekstil, bahkan UMKM.

Akhirnya isu standarisasi dan sertifikasi APD agak dikesampingkan. Kini, saatnya pemerintah melakukan seleksi, standarisasi & sertifikasi APD. Gunakan yang pengampu untuk tenaga medis dalam jati.

“Jangan sampai yang terstandarisasi diekspor, di dalam negeri digunakan yang KW-KW. Ini menjatuhkan nakes kita yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19, ” ungkapnya.

Lebih lanjut, Netty  juga bersimpati pada produsen dengan telah bergerak cepat membantu negeri. Setelah dilakukan seleksi dan meneliti sesuai standar, pemerintah dapat menolong solusi pemasaran dengan melempar APD untuk kebutuhan non medis. Serupa produk masker kain yang bukan standar medis, tapi masih memungkinkan untuk kebutuhan penggunaan masyarakat sehari-hari.

“Saya yakin ada jalan. Yang penting logikanya tanpa dibalik. Masa yang bagus diekspor, yang KW digunakan untuk nakes dalam negeri. Itu zalim sebab sengaja mengorbankan rakyat, ” pungkasnya.

Saksikan gambar menarik berikut ini: