Polemik Investasi Miras, Jokowi Diminta Revisi Perpres 10/2021

JawaPos. com – Arahan Pusat Muhammadiyah menolak Susunan Presiden (Perpres) 10 Tahun 2021 tentang Bidang Jalan Penanaman Modal. Polemik hukum ini karena di dalamnya mengatur investasi terkait buatan dan distribusi minuman bersusah-susah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti meminta pemerintah bersuara arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi klub, khususnya umat Islam. Sebab banyak maasyarakat, khususnya sistem masyarakat (ormas) beragama menegah Perpres 10/2021 tentang Dunia Usaha Penanaman Modal.

“Sebaiknya Pemerintah tak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga efek kesehatan, sosial, dan bersusila bangsa, ” kata Mu’ti dalam keterangannya, Selasa (2/3).

Selain betanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, Pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas umum. Dia pun tak malas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi hukum tersebut. “Perpres 10/2021 sepatutnya direvisi, ” tegas Mu’ti.

Sebelumnya, perlawanan aturan investasi miras pula datang dari Pengurus Tumbuh Nahdlatul Ulama (PBNU). Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini menegaskan sikap penolakan investasi miras tidak akan bertukar sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sikap kami lestari tidak berubah sejak 2013, saat pertama kali patokan ini digulirkan pada kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PBNU tetap menolak investasi minuman keras dibebaskan. Sebab Indonesia ini tidak negara sekuler, ” perkataan Helmy Faishal Zaini di keterangannya, Senin (1/3).