PPKM Darurat, DPRD Blora Dikritik Karena Lakukan Kunker ke luar Daerah

JawaPos. com – Anjangsana kerja (kunker) DPRD Kabupaten Blora di masa PPKM Darurat dikritisi banyak pihak. Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati menyayangkan kunker bagian DPRD ke Perhutani Jombang saat masyarakat menjalankan PPKM darurat. Ia pun segan berkomentar banyak soal kunjungan itu.

“Astaghfirullah, ” ucapnya singkat.

Kunker itu serupa mendapat tanggapan Asisten Madya Ombudsman RI Jateng, ombudsman menyebutkan semestinya legislatif maupun eksekutif bisa memberikan contoh dan pedoman bagi terbuka.

“Sesuai secara instruksi Mendagri tahun 2021 nomor 15 sudah jelas. Ada PPKM Darurat. Sebab karenanya, bahwa baik itu penyelenggara, termasuk penyelenggara negeri dan pemerintahan dan bangsa semua diwajibkan untuk mematuhi instruksi tersebut. Apalagi jika tugas-tugas yang dilakukan tidak urgent. Bukan tujuan kesehatan dan pencegahan Covid-19, ” terang Asisten Madya Ombudsman RI Jateng Sabarudin Desa seperti dikutip Radar Kudus.

Dia tahu semua pihak dapat mengikuti untuk memperkuat dan taat serta memperkuat dan taat terhadap instruksi pemerintah pusat.

“Kalau sudah ada instruksi, maka seyogyanya penyelenggara itu patuh berasaskan instruksi tersebut. Baik legislatif maupun eksekutif, ” ujarnya.

Sabarudin Hulu juga berharap, penyelenggara negeri bisa memberikan contoh serta pedoman kepada publik. Sehingga masyarakat bisa mencontoh dan memberikan apresiasi atas kinerja mereka. “Kalau penyelenggara mematuhi, masyarakat akan memberikan pengetahuan. Selain itu, Kunker tersebut perlu dilihat kembali apa urgensinya, ” jelasnya.

Hal itu serupa dikeluhkan oleh masyarakat Blora. Sugito salah satunya. Distributor PKL yang dilarang jualan di lapangan Kridosono mengiakan menyayangkan adanya kunjungan kerja anggota DPRD Blora zaman PPKM Darurat ini.

“Kalau dari beta sebagai pelaku UKM dengan terkena dampak pemberlakuan PPKM Darurat di Blora tentunya menyayangkan hal tersebut. Karena kami saja yang berniaga di tempat umum serupa Kridosono, alun-alun, GOR, Rajin dan sebagainya dilarang buat buka. Sedangkan mereka Kunjungan Kerja, ” keluhnya.

Menurutnya sudah terang ada larangan dari pemkab, kalau pejabat tidak diperbolehkan perjalanan dinas ke asing kota kecuali penanganan Covid-19.

“Mending mereka diskusi sama kami mencari solusi karena kurang bertambah ada sekitar 350 PKL (Kridosono 70, Alun-alun 130, Taman Lampu Cepu dan lainnya sekitar 150) yang kehilangan pekerjaan karena pemberlakuan PPKM Darurat ini, ” pintanya.