Proses Hukum Cagub Sumbar Bertentangan secara Instruksi Kapolri?

JawaPos. com – Pemeriksa Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri yang tergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah menetapkan Calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka. Benarkah proses hukum terhadap Mulyadi bertentangan dengan instruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis yang meminta janji proses hukum selama Pilkada sekaligus 2020?

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengutarakan, kasus Mulyadi merupakan murni perkiraan tindak pidana pemilu. Kasus tersebut juga ditangani oleh Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Sehingga proses kasus itu dipastikan tidak bertentangan dengan pedoman Kapolri.

“Setelah mencuaikan kajian Bawaslu penyelidikan Kepolisian yang didampingi Kejaksaan melalui sentra Gakkumdu, akhirnya sepakat perkara dugaan pidana pelanggaran kampanye ini direkomendasikan buat diteruskan ke penyidik, ” kata pendahuluan Argo dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12).

Argo membaca, terkait Surat Telegram TR Kapolri nomor ST/2544/VIII/RES. 1. 24. /2020 tanggal 31 Agustus 2020 terkait dengan penundaan proses hukum kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) dengan menjadi peserta Pilkada 2020 bahwa hal itu berlaku bagi penegakan hukum pidana murni. Sedangkan untuk kategori pidana pemilihan umum atau Pemilu bisa tetap diproses.

“Sementara Pak M, akan dugaan tindak pidana pemilhan. Bukan tindak pidana biasa, ” bahana Argo.

Sebelumnya, Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Dia diduga telah melangsungkan kampanye di luar jadwal.

“Ya, betul Dittipidum Bareskrim menetapkan calon Gubernur Sumbar Mulyadi sebagai tersangka, ” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12).

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menambahkan, penetapan tersangka kepada Mulyadi setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menjumpai ada unsur pidana yang dikerjakan oleh Mulyadi.

“Rencana (Mulyadi) dipanggil untuk pemeriksaan di Bareskrim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, ” berlanjut Awi.

Awi biar membenarkam jika kasus Mulyadi terkait kampanye di luar jadwal. “Terkait tindak pidama pemilihan yaitu kampanye di luar jadwal sesuai secara Pasal 187 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2020, ” jelasnya.