Sah Jadi Tersangka, Nurdin Abdullah Terima Fee Proyek Rp 5, 4 Miliar

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka penerima uang sogok dan gratifikasi terkait logistik barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur pada lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Nurdin Abdullah diduga menyambut suap dan gratifikasi secara total Rp 5, 4 miliar.

KPK menduga, aliran suap itu juga turut diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR Daerah Sulsel, Edhy Rahmat. Tengah itu, sebagai pemberi yaitu Direktur PT Agung Pertama Bulukumba, Agung Sucipto.

“Berdasarkan keterangan para-para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK menetapkan tiga orang tersangka, jadi penerima yakni NA serta ER. Sebagai pemberi AS, ” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Bulevar Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (28/2) dini hari.

Adapun rincian suap itu antara asing, Nurdin menerima uang meniti Edy Rahmat dari Besar Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai order yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.

Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 cerai-berai pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Pengakuan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor asing.

“Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalaikan Samsul Bahri menerima uang Rp 2. 2 miliar, ” beber Firli.

Petugas menunjukkan bahan bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari.   Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos. com

Pemberian suap tersebut agar Agung memuluskan mendapatkan proyek pekerjaan infrastruktur di Pemprov Sulsel. Terlebih, Gede telah lama kenal elok dengan Nurdin Abdullah dengan berkeinginan mendapatkan beberapa rencana pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021.

“Sejak kamar Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Utama dengan Edysebagai representasi & sekaligus orang kepercayaan Nurdin untuk bisa memastikan supaya Agung mendapatkan kembali order yang diinginkannya di tarikh 2021, ” tandas Firli.

Sebagai penerima NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 tulisan an atau Pasal 12 huruf b atau Pencetus 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi Jo Pasal 55 bagian 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi AS disangkakan mengenai Pasal 5 ayat (1) huruf an atau Kausa 5 ayat (1) tulisan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cetakan 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Bagian 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 bagian 1 ke 1 KUHP.