Terikat Kinerja Dewas KPK, ICW Nilai Belum Efektif

JawaPos. com – Dalam negri Corruption Watch (ICW) berpandangan kinerja Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam semester I 2020 belum efektif. Hal tersebut mengarah terhadap keberadaan Dewas sebenarnya bukan dibutuhkan di KPK.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyatakan, produk hukum Dewas KPK tidak tepat sasaran. Kurnia menyebut,
dalam Pasal 37 B UU KPK 19/2019 mengungkapkan, salah satu tugas dari Dewan Pengawas termasuk menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK.

“Namun, pada faktanya Dewas hanya membuat satu kode etik yang mencakup subjek Pimpinan sekalian Pegawai KPK. Tentu ini berguna untuk dikritisi bersama, sebab daya abuse of power yang amat besar ada pada level Pimpinan. Untuk itu, Dewas sebaiknya membedakan kode etik diantara keduanya, ” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Kurnia menambahkan, Dewas KPK abai dalam memahami dugaan pelanggaran kode etik rais KPK Firli Bahuri. Kurnia mencontohkan, pada Januari 2020 lalu dipahami salah satu penyidik KPK yang bertugas untuk menangani perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Kompol Rossa Purbo Bekti, dikembalikan oleh Ketua KPK.

Padahal, Kompol Rossa belum naik dalam minimal batas waktu berprofesi di KPK dan proses pengembalian tersebut juga tanpa adanya persetujuan dari pimpinan instansi asal. Sampai, kata Kurnia, Kompol Rossa pula diketahui tidak pernah melanggar etik saat sedang bekerja di KPK.

“Tentu harusnya kejadian ini dapat dijadikan pemantik buat Dewas untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dari Ketua KPK, ” cetus Kurnia.

Kurnia memandang, Dewas lambat memproses dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK. Padahal, Firli sempat dihebohkan menggunakan helikopter stylis di Sumatera Selatan. Menurutnya, tindakan dari Firli tersebut sudah boleh dipastikan melanggar kode etik, lantaran menunjukkan gaya hidup hedonisme.

“Bahkan lebih jauh, tindakan Firli juga berpotensi melanggar hukum jika ditemukan fakta bahwa sarana helikopter itu diberikan oleh aspek tertentu sebagai bentuk penerimaan gratifikasi. Namun Dewas sampai saat di sini. tidak kunjung menjatuhkan putusan teringat dugaan pelanggaran tersebut, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Dewas KPK akan menggelar sidang kode etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri secara tertutup. Hal ini diaplikasikan setelah Dewas KPK mengklarifikasi Firli Bahuri dan pihak lainnya terkait dugaan penggunaan helikopter mewah milik swasta.

“Untuk sidang kode etik dilaksanakan tertutup, oleh sebab itu, percayalah kami menyidangkan semaksimal da seobjektif mungkin, ” kata Memebr Dewas KPK, Albertina Ho dalam Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/8).

Anggota Dewas KPK berlatar belakang Hakim ini menyebut, dugaan pelanggaran etik terhadap Firli menurutnya agar mencari bukti dugaan penggunaan hidup mewah Firli. Terlebih, helikopter berkode PK-JTO itu merupakan milik perusahaan swasta.

“Masalah etik bukan benar atau salah tetapi pantas atau tidak pantas, ” ucap Albertina.

Berdasarkan Albertina, putusan sidang etik nantinya akan digelar secara terbuka. Sehingga publik bisa mengetahui hasil dari dugaan pelanggaran etik Firli.

“Tidak perlu khawatir pada waktu putusan akan dilaksanakan terbuka, jadi siapa saja bisa mengetahui tapi dalam persidangan tertutup, ” tandasnya.