Tuduh Juliari Batubara, Maqdir Sesalkan Pernyataan Eks Pejabat Kemenso

JawaPos. com – Tim kuasa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail membantah adanya arahan dari kliennya mengenai pungutan operasional di dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk provinsi Jabodetabek tahun anggaran 2020. Dia menyebut, pernyataan bekas pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono mengenai adanya arahan dari Juliaru seolah sengaja membangun narasi menyesatkan.

Maqdir menyebut, kliennya dipojokkan seolah aktor utama dalam kejadian dugaan suap pengadaan bansos. Dia membantah pernyataan tersebut.

“Kesan dengan hendak ditampikan oleh AW dan MJS bahwa itu melakukan tindakan menerima hadiah atau janji karena jalankan perintah Menteri. Sepanjang dengan saya ketahui, tidak ada arahan menteri (Juliari Batubara) untuk menerima hadiah serta janji, tetapi arahan gajah agar keduanya menjalankan tugas mereka secara baik sebati dengan aturan, ” sebutan Maqdir dalam keterangannya, Kamis (18/3).

Maqdir menilai, pernyataan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dalam sidang dugaan suap bansos dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja ingin lari dari tanggung jawab adat yang menjeratnya.

“Pernyataan adanya pengarahan gajah, menurut hemat saya berniat disampaikan sebagai alibi supaya mereka tidak dihukum atau kalau dihukum mendapat hukuman yang ringan, ” cetus Maqdir.

Pada persidangan, mantan PPK Kemensos Adi Wahyono mengakui adanya arahan mengumpulkan fee sejumlah Rp 30 miliar. Situasi ini tertuang sebagaimana BAP Adi Wahyono yang dibacakan dalam persidangan.

“Target Juliari Peter Batubara saat itu, adalah aku dan Joko (Matheus Joko Santoso mantan PPK Kemensos) bisa memungut fee sejumlah kurang lebih 30 miliar di dalam tahap 1, 3, serta 6. Saya sampaikan bahwa pemintaan itu sedang diproses oleh Matheus Joko Santoso, ” sebagaimana dalam BAP Adi Wahyono.

Meski demikian, mantan staf ahli Juliari, Kukuh Ari Wibowo menyampaikan, tidak sudah mendengar soal arahan terkait target fee suap pengadaan bantuan sosial (bansos) maka mencapai Rp 35 miliar. Kukuh bersaksi untuk dua terdakwa yakni, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja pada Senin (15/3) malam.

“Tidak pernah dengar, ” ujar Kukuh di Pengadilan Kampung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/3) malam.

Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Gajah (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3, 2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penetapan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun taksiran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1, 28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1, 95 miliar.

Pemberian uang sogok dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono & Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Pemberian uang itu untuk memuluskan agar mendapatkan bagian pengadaan bansos sebanyak satu. 519. 256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan meniti PT Pertani (Persero) serta melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penetapan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Pokok. Paket bansos tersebut buat tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Harry dan Ardian didakwa secara Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Bab 13 Undang-Undang RI Bagian 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tarikh 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.