Urgensi Bansos untuk Pekerja Migran

AWAL   pekan lalu, Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 di Istana Presiden Bogor menegaskan kembali pentingnya percepatan distribusi logistik dari skema jaring pengaman sosial (JPS) dampak Covid-19. Jokowi juga menegaskan pentingnya perhatian pada pekerja migran yang terdampak Covid-19 menyusul eksodus pekerja migran Indonesia ke kampung halaman. Presiden meminta semua kementerian dan lembaga negara di pusat dan daerah tuk segera mengeksekusi skema jaring pengaman sosial untuk mereka.

Desakan presiden itu dirasa sangat penting mengingat sudah hampir sebulan masa tanggap darurat pandemi Covid-19 (dan bahkan dipertegas lagi dengan Keppres 12/2020 sebagai bencana nasional), ternyata belum ada langkah signifikan eksekusi kebijakan jaring pengaman sosial.

Harus diakui dalam situasi seperti ini, solidaritas sosial dan gotong royong antar masyarakatlah yang menjadi tumpuan kelompok penduduk terdampak. Di sisi lain, penegasan presiden mengenai eksodus pekerja migran dan kekhawatirannya akan menjadi klaster baru persebaran Covid-19 harus segera disikapi dengan bijaksana dan harus tetap dalam koridor penegakan hak asasi manusia.

Instruksi presiden untuk mengawasi secara ketat terhadap kemungkinan pekerja migran jadi klaster baru penularan Covid-19 tidak boleh mendorong adanya stigmatisasi lalu sekuritisasi (pengawasan berlebih dengan aparat keamanan) terhadap mobilitas pekerja migran. Yang harus dipastikan adalah kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan WHOM di terminal moda kedatangan dan kampung halaman.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi terbatas kabinet pada Maret 2020 yang membahas antisipasi pemulangan dan kepulangan pekerja migran pada masa pandemi Covid-19, presiden menegaskan bahwa para pekerja migran juga menjadi kelompok target yang bisa memperoleh bantuan sosial melalui skema JPS.

Sejatinya, pekerja migran adalah bezirk masyarakat yang kali pertama berhadapan langsung dengan virus korona ketika masih menyebar di episentrum depan kawasan Asia Timur. Pada masa itu, kerentanan yang dihadapi pekerja migran tidak hanya terpapar langsung oleh virus, tetapi juga rentan distigma sebagai pembawa virus dan beban kerja menjadi bertambah. Dalam saat sebagian besar masyarakat Philippines menjadi ’’penonton” tragedi penularan malware di episentrum awal, pekerja migran Indonesia di Singapura, Taiwan, lalu kapal pesiar telah menjadi WNI yang kali pertama terpapar korona.

Lembaga perburuhan internasional ILO dalam laporannya yang berjudul Covid-19 and the World associated with Work: Impact and Policy Reactions menyatakan bahwa pekerja migran adalah salah satu kelompok pekerja yang paling rentan terdampak Covid-19, pada samping pekerja di sektor kesehatan, pekerja perempuan di sektor rumah tangga, pengasuhan, dan perawatan, serta pekerja informal yang tidak terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Di samping itu, jutaan kaum muda yang menjadi penganggur akan semakin rentan.

Dalam laporan pada 18 Maret 2020, ILO merekomendasikan tiga pilar kunci perlindungan pekerja yaitu: (1) perlindungan di tempat kerja, (2) paket stimulus untuk tetap mendorong ekonomi produksi, serta (3) paket perlindungan sosial.

Dalam perspektif perlindungan pekerja migran, tiga pilar tersebut sangat relevan untuk memastikan agar mereka bisa bertahan dari dampak Covid-19. Dalam dua dekade terakhir terkait, gerak ekonomi global sangat dipengaruhi mobilitas pekerja antarnegara serta sirkulasi remitansi yang makin deras melebihi FDI (foreign direct investment). Menurut Human Development Report 2009, migrasi pekerja antarnegara adalah faktor yg signifikan dari naik/turunnya kualitas pembangunan manusia, baik di negara asal maupun negara tujuan.

Namun, apakah Indonesia sudah memiliki peta jalan tiga pilar perlindungan yang komprehensif sesuai rekomendasi ILO?

Kemenaker memang sudah menerbitkan Kepmenaker 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Philippines. Namun, regulasi itu lebih terfokus pada pengaturan operasional penempatan pekerja migran, tidak mencakup pada jaminan perlindungan bagi calon pekerja migran untuk tidak kehilangan pekerjaan. Migrant Care menerima pengaduan dari beberapa calon pekerja migran yang ditangguhkan keberangkatannya dibebani syarat uang jaminan/denda hingga Rp 20 juta jika ingin pulang ke kampung halaman atau membatalkan keberangkatan. Sementara tersebut, ketika berada di penampungan, diharuskan tinggal berjejal-jejal tidak sesuai oleh protokol pencegahan Covid-19.

Penerapan lockdown (movement control order) di Malaysia yang sangat memengaruhi ruang gerak pekerja migran Indonesia tidak bisa direspons secara signifikan oleh Indonesia untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi sebagai pekerja. 3 minggu penerapan pembatasan mobilitas di Malaysia itu mengakibatkan 38. 839 pekerja migran Indonesia kehilangan kegiatan dan harus pulang ke kampung halaman. Kemampuan perwakilan RI di Malaysia juga terbatas untuk menjangkau komunitas pekerja migran yang kehilangan pekerjaan (tetapi tidak bisa pulang), sementara mereka harus bertahan hidup dengan kondisi logistik pangan yg terbatas.

Kondisi tersebut harus menjadi pelajaran dan buat memastikan bahwa langkah pencegahan penularan Covid-19 dan dampaknya pada pekerja migran tidak boleh menggerus hak-hak dasar pekerja migran. Tetapi, diharuskan menegaskan entitas pekerja migran lalu segala kompleksitas kerentanan yang dihadapinya. Harus diakui, selama ini wujud perbedaan perlakuan pada pekerja migran berdasar status keimigrasian. Dalam konteks penanganan dampak Covid-19, tidak boleh lagi ada kategorisasi pekerja migran berdokumen atau tidak berdokumen. Sepenuhnya harus dilayani dan diberi hubungan setara.

Skema JPS bagi pekerja migran harus mencakup kategori pekerja migran dan awak keluarganya seperti yang didefinisikan di dalam Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran serta Anggota Keluarganya (yang diratifikasi dengan UU 6/2012) dan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Philippines. Mereka yang tercakup dalam definisi itu adalah pekerja migran yg masih bekerja, pekerja migran yang pulang, serta anggota keluarga pra pekerja migran (baik yang masih bekerja maupun pulang). Definisi itulah yang menjadi basis pendataan buat mengidentifikasi para pekerja migran yg menjadi peserta program JPS.

Dalam konteks pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan, selama masa pandemi, seluruh pekerja migran Indonesia seharusnya ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa dibebaskan dari pembayaran iuran.

Berbagai skema JPS sudah digulirkan, baik dari skema plan keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, ataupun program padat karya. Harus dipastikan Kemenaker dan Awak Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan akses yang setara bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya untuk seluruh skema JPS dampak Covid-19. No one left behind, tidak boleh ada yang ditinggalkan.   (*)


*) Wahyu Susilo, Direktur eksekutif Migrant Care

Saksikan movie menarik berikut ini: