Usut Tuntas Jaringan Teroris, DPR Dukung Peningkatan Intelijen

JawaPos. com – DPR RI mendukung Polri untuk terus mengungkap jaringan teroris. Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, kegiatan teroris sangat melukai mengalami kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.

“Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi pada Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut sempurna jaringan terorisme di Nusantara, ” kata Herman pada wartawan, Rabu (31/3).

Setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret, Densus 88 menangkap sebanyak terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Diketahui, sore sebetulnya Rabu (31/3), teroris kembali beraksi di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah petugas. Polisi berhasil menembak asal pelaku. Herman mengapresiasi keterampilan polisi yang dengan lekas berhasil menindak pelaku.

“Petugas pengamanan sudah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi lagak teror tersebut, ” prawacana Herman.

Baca Juga: Bom di Katedral Makassar, JK: Kita Tidak Toleransi Segala Bentuk Teror

Tetapi, menurut politikus PDIP itu, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Agar ada upaya yang lebih efektif dalam pencegahan potensi laku teror.

“Saya meminta kepada Polri & BNPT sebagai mitra saya untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian selaku di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya, ” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa membeberkan berdasarkan data BNPT, jumlah teroris mencapai 6. 000-an. Itu tentu betul meresahkan dan mengganggu kebahagiaan dan ketenteraman masyarakat.

“Saya mendorong biar BNPT dan Densus biar terus menelusuri, menangkap, beserta terus melalukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal secara Kominfo. Agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir jadi tidak bisa diakses klub, ” ujar Adde Rosi.

Adde juga menuturkan, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Tetapi Komisi III DPR berkomitmen selalu menolong setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi.

“Secara awak saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi dengan akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan, ” kata Adde Rosi.

Sedangkan, anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, pemberantasan terorisme tak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya. Pencegahan harus diperkuat. Sebab, terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman dengan berbeda. Di sini, BNPT harus lebih berperan.

Dia mendorong pengukuhan BNPT sebagai role langgam dalam pencegahan terorisme. Wihadi berharap BNPT bisa menganjurkan program-program yang lebih mengena dengan dasar Undang-Undang Anti Terorisme.

“Tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan dan itu ada pada BNPT. Instrumennya sudah nyata ada di UU Antiteroris yang baru, ” perkataan Wihadi.